Warga Disabilitas Kota Pasuruan Minta Pemkot Perhatikan Sarpras yang Lebih Ramah 

906

 

Pasuruan (WartaBromo.com) – Warga disabilitas di Kota Pasuruan menilai sejumlah sarana prasarana di kota belum ramah disabilitas. Mereka meminta pemkot lebih serius memerhatikan hal ini.

Sekretaris Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Cabang Pasuruan, Deni Kurniawan mengungkapkan, sejumlah trotoar di Kota Pasuruan memang sudah memiliki jalur khusus tuna netra. Namun begitu, hal ini masih belum merata.

Perkara trotoar ini, menurut Deni, yang juga menjadi persoalan bagi disabilitas netra dan disabilitas daksa ialah beberapa trotoar di Kota Pasuruan seringkali dipakai pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan.

“Itu kendala kami disabilitas netra kalau jalan di situ. Untungnya di Kota Pasuruan disabilitas netranya tidak sebanyak di kota besar,” katanya kepada WartaBromo, Jumat (12/02/2021).

Baca Juga :   Pejuang Literasi yang Terinspirasi dari Sosok Kartini

Selain itu, Deni juga menilai beberapa kantor pemerintahan belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Beberapa kantor yang akses masuknya harus melewati anak tangga cukup menyusahkan para disabilitas daksa.

“Beberapa kantor yang pernah saya kunjungi, kamar mandinya belum ramah untuk difabel. Malahan kalah sama hotel dan rumah makan di Pasuruan,” imbuhnya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Pasuruan, Sutirta mengatakan, beberapa waktu lalu ia telah bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah organisasi disabilitas yang ada di Kota Pasuruan.

Dikatakan Sutirta, dari hasil diskusi itu, yang terpenting saat ini ialah menyusun database yang berisi tentang beragam hal berkaitan disabilitas di Kota Pasuruan.

“Misalnya berkaitan sarpras ramah disabilitas, apa yang perlu kita siapkan? Misalnya, tempat ibadah yang ramah disabilitas, lalu tempat-tempat pelayanan publik,” kata pria yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kota Pasuruan ini.

Baca Juga :   Kasus Covid-19 Terkini: Kota Pasuruan Terendah di Jatim

Hal lain, lanjut Sutirta, terkait pemberdayaan. Menurutnya, ada beberapa penyandang disabilitas yang perlu pendamping untuk mendorong agar lebih produktif. Ia berpendapat, jika memang diperlukan, pemerintah bisa menyediakan satu pendamping untuk satu kelurahan.

“Data-data itu kita coba susun terus. Dari data itu baru kita bisa tentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” ujar politisi Golkar ini. (tof/asd)