Anggaran Membengkak Rp4 M untuk Pilkades Serentak di Tengah Pandemi

591
Seremonial untuk menandai dimulainya tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Pasuruan 2021. Foto: Miftahul Ulum.

 

Pasuruan (wartabromo.com) – Pilkades serentak di Kabupaten Pasuruan sudah dimulai. Di tengah pandemi covid-19, anggaran pelaksanaan dipastikan membengkak berkisar Rp 4,2 miliar.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebelumnya telah menyiapkan anggaran untuk pilkades serentak yang bakal digelar di 55 desa ini sebesar Rp 5 miliar. Lantaran pandemi, ada penyesuaian jumlah TPS per desa.

“Karena pandemi, TPS tidak boleh 1 kalau kemarin kan 1. Maksimal 1 TPS 500 DPT, sehingga ada kemungkin di satu desa ada 3000 DPT maka butuh 6 TPS. Kalau kemarin 1 TPS berarti kurang 5 TSP,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Nurul Huda, usai pencanangan tahapan pilkades serentak, Kamis (10/6/2021).

Penambahan TPS ini menyusul Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Oleh sebab itu, pemkab bakal melakukan penyesuaian anggaran melalui PAK.

“Tambahan TPS ini akan ditambahkan anggaran melalui PAK sekitar Rp 4,2 miliar,” jelasnya.

Selain itu, kata Nurul, pelaksanaan pilkades yang akan digelar 3 November mendatang ini berbeda dengan pilkades sebelumnya. Jika sebelumnya tes akademik dan baca kitab suci bagi bakal calon kades jadi satu bagian, untuk tahun ini berbeda.

“Karena kemarin antara tes akademik dan baca kitab suci jadi satu, mungkin sekarang membaca kitab suci dipisahkan,” jelasnya.

Terkait tes akademik dalam pelaksanaan pilkades sebelumnya yang sempat menimbulkan masalah, Nurul menjelaskan bahwa tes akademik merupakan penyaringan awal bakal calon kades. Mengingat, beban dan tanggung jawab kades sendiri cukup berat.

“Jadi memang ujian akadmeis itu untuk penyaringan awal, kita harapannya memilih kepala desa yang berkualitas. Beban dan tanggung jawabnya semakin berat, seperti kita ketahui, DD itu anggarannya miliaran, belum lagi program-program lain. Kalau kepala desa SDMnya di bawah standar itu akan riskan,” bebernya.

Nurul menambahkan, untuk mengantisipasi kasus dua bakan calon kades yang 1 bakal calon tidak lolos ujian akademis, pihaknya menyiapkan kemungkinan menurunkan tingkat kesukitan soal.

“Mungkin tingkat kualitas soalnya agak diturunkan sedikit gradenya. Tapi tidak mengurangi hasil kualitas kepala desa yang terpilih,” tandasnya. (oel/may)