Pasuruan (WartaBromo.com) – Selama penerapan PPKM, sejumlah pelaku wisata di Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan berharap adanya stimulus ekonomi.
Bagio, Ketua PHRI Kabupaten Pasuruan berharap selama penerapan PPKM ada stimulus dari pemerintah. Di antaranya stimulus bantuan dan relaksasi pembayaran listrik.
“Kami berharap ada stimulus bantuan seperti yang kemarin (tahun 2020), dan relaksasi pembayaran listrik,” kata Bagio, Sabtu (24/7/2021).
Pasalnya, pendapatan mereka turun drastis. Untuk hotel, per hari okupansinya tidak sampai 10 persen.
“Selama PPKM Darurat kemarin jelas rugi semua, lebih parah dari kemarin. Sebelum PPKM, okupansi bisa 10 kamar, sekarang PPKM Darurat okupasinya cuma 3 kamar, dari 92 kamar yang tersedia,” urai Bagio yang juga asisten HRD Manajer Hotel Royal Senyiur.
Kondisi demikian juga dialami oleh 22 hotel yang tergabung dalam PHRI. “Kondisinya teman-teman yang lain tidak jauh berbeda,” tambahnya.
Selain hotel, salah satu dari 14 restoran yang tergabung di PHRI disebutkan sudah merumahkan sebagian pegawainya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran selama sepinya pembeli.
“Karena jarang orang mau dibungkus atau diantar, sehingga sepi,” tuturnya.
Sementara itu, selama PPKM Darurat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengucurkan bantuan sosial Rp 200 ribu untuk 5.000 lebih penerima manfaat. Di antara penerima manfaat bansos meliputi 3.166 KPM (keluarga penerima manfaat) dari pelaku wisata.
Namun demikian, kata Bagio, bantuan tersebut tidak cukup operasional. “Rp 200 ribu itu atas nama perusahaannya, kalau punya 10 karyawan ya dibagi 10 karyawan,” jelasnya.
Senada dengan Bagio, Irfan, pengelola pasar Jajanan Ndeso, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen berharap agar PPKM tidak diperpanjang. Selama diterapkan, destinasi wisata keluarga yang dikelola Bumdes tersebut tidak beroperasi.
“Kami mau buka masih menunggu surat edaran tanggal 26 besok apakah dilanjut atau tidak,” kata Irfan, ketua Bumdes Candiwates.
Pasar Jande sendiri mempekerjakan 30 pemuda desa setempat. Selama PPKM diberlakukan, mereka dirumahkan. “Mau bagaimana lagi, ya libur,” ujarnya.
Sementara itu, jika memang PPKM diperpanjang, ia berharap ada pelonggaran untuk warung yang dikelolanya. Pelanggan diperbolehkan makan di tempat, dengan penerapan prokes yang ketat.
“Kami berharap ada pelonggaran, boleh makan di tempat tapi prokesnya kami jaga pastinya,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Eka Wara Brehaspati menyatakan, tahun ini belum ada stimulus untuk pelaku wisata seperti hotel dan restoran. Meski demikian, bantuan sosial untuk pelaku wisata sudah dicairkan selama PPKM Darurat.
“Ada dukungan untuk 3000 lebih penerima manfaat, untuk mereka yang tidak buka selama PPKM Darurat dan belum menerima bantuan sosial lain,” terang Eka.
Ia juga berharap, ada bantuan stimulus untuk pelaku wisata seperti tahun lalu dari pemerintah pusat. “Ya kami harap ada bantuan stimulus untuk pelaku wisata seperti tahun lalu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, selama PPKM darurat maupun PPKM Level 3-4, restoran, warung makan dan sejenisnya diperbolehkan buka namun hanya melayani take away (dibungkus) dan delivery (diantar). Operasionalnya juga dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. (oel/asd)
