Belum Deal Angka, Paripurna KUPA-PPAS Ditunda

627

 

Bangil (WartaBromo.com) – Rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasuruan (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2021 ditunda.

Hal ini disebabkan, perangkaan dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Badan Anggaran DPRD setempat belum selaras.

Andri Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadikan tim anggaran dan badan anggaran belum mencapai titik temu. Termasuk soal selisih antara pendapatan dan belanja yang tinggi.

“Mengacu pada SILPA tahun 2020, defisitnya Rp250 miliar lebih. Kami berusaha menstabilkan antaran pendapatan dan belanja,” jelas Andri, usai paripurna yang ditunda.

“Karena hari ini sangat tidak logis kita pasang pendapatan, contoh pajak hotel dan restoran, gimana dapat tinggi, kalau sekarang PPKM mau dapat dari mana,” tambahnya.

Baca Juga :   Soal Gelaran Pesta Nikah Anggota Dewan, Polisi : Segera Disidang

Menurut Andri, selain urusan wajib terselesaikan seperti kurasi kesehatan, ia menyarankan agar konstruksi perangkaan BTT tidak kekurangan. Pasalnya, selama 8 bulan terakhir, anggaran BTT senilai Rp25 miliar tersebut sudah menipis.

“Sudah terserap Rp23,5 miliar, artinya mau habis,”

Selain itu, dikatakan Andri, meskipun termasuk urusan pilihan, ia berharap ada plafon anggaran untuk recovery ekonomi. Meliputi pendampingan kepada warga yang terdampak ekonominya karena pandemi.

“Misal kemarin PPKM darurat, dan PPKM Level 1-4, paling tidak ada perhatian dari pemerintah daerah, ini yang kami belum lihat konstruksi itu,” tambahnya.

Recovery ekonomi yang dimaksud Andri bukanlah pemberian bansos. Melainkan, pendampingan terhadap pelaku UMKM, bagaimana pendampingan jualannya secara online, atau menggandeng pihak ketiga.

Baca Juga :   Soal Detail Tata Ruang, Pansus Tindak Lanjuti Evaluasi Gubernur

“Syukur-syukur ada pendampingan pada petani, pelaku UMKM. Dengan konstruksi anggaran yang minim, bisa menyentuh masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam perubahan anggaran ini, ada peluang untuk memasukkan warga yang terdampak Covid-19,” bebernya. (oel/asd)