Menkeu Sri Mulyani Ungkap Tingginya Gizi Buruk dan Kemiskinan di Probolinggo saat Hasan-Tantri Memimpin

1346

 

Jakarta (WartaBromo.com) – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, komentari kasus korupsi yang menjerat petinggi Kabupaten Probolinggo. Komentar itu, diunggah Sri Mulyani pada laman medsos Instagram miliknya, @smindrawati, Sabtu 4 September 2021.

Disebutkan Sri Mulyani, jumlah transfer keuangan APBN di Kabupaten Probolinggo mencapai Rp15,2 Triliun. Dalam kurun waktu 2012 sampai 2021. Angka tersebut melonjak dari sebelumnya Rp959 miliar pada 2012 menjadi Rp1.857 triliun pada 2021.

Total dana desa sejak 2015 sampai 2021 mencapai Rp2,15 triliun. Jumlah tersebut, untuk 325 desa. “Masing-masing desa rata – rata mendapat Rp291 juta pada 2015. Jumlahnya naik menjadi Rp1,32 miliar pada 2021, atau sekitar 3,5 kali lipatnya,” tulis Sri Mulyani.

Kendati digelontor dana sebanyak itu, angka stunting pada anak di Kabupaten Probolinggo justru naik. Terutama pada anak usia di bawah 2 tahun, yang mengalami gizi buruk atau stunting.

Pada 2015, data stunting tercatat sebanyak 21,99 persen. Jumlahnya naik menjadi 34,04 persen pada 2019. Artinya, 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi. Sektor pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Semula tercatat hanya 2,89 persen pada 2015. Naik menjadi 4,86 persen pada 2021.

Namun demikian, tak dipungkiri memang ada sejumlah tren kenaikan angka statistik Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Yakni angka kemiskinan turun dari 20,98 persen pada 2015. Menjadi 18,61 persen pada 2020. Yang artinya, hampir satu dari lima penduduk masih miskin.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo naik. Semula tercatat 64,12 persen pada 2015, naik menjadi 66,07 persen pada 2020.

“Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan kemakmuran yang berkeadilan. Jakarta 4 September 2021,” begitu kalimat penutup pada unggahan di akun instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diwartakan sebelumnya, saat ini KPK masih melakukan penyelidikan terkait korupsi jual beli jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ada 17 ASN berstatus tersangka pemberi suap. Serta 4 orang sebagai penerima suap. Tak lain adalah Bupati Probolinggo non aktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, yang juga anggota DPR RI fraksi Nasdem. (lai/saw/ono)