Bangil (WartaBromo.com) – Dinas Pendidikan Provinsi Jatim sedikit melunak menyikapi polemik pasca alih nama SMAN Bangil menjadi SMAN Taruna Madani. Pihak dinas memastikan untuk memberi kuota lebih bagi siswa reguler ketimbang siswa Taruna Madani.
Kepala SMAN 1 Bangil, Imron Rosidi saat dihubungi Jumat sore (7/1) menyatakan jika pihaknya sudah konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Diknas Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi. Hasilnya?
“Dalam penerimaan siswa baru nanti, porsi kelas reguler diberikan kuota lebih banyak dibanding Taruna Madani. Reguler 7 kelas. Sedangkan Taruna Madani 5 kelas,” ujar Imron Rosidi, Kepala SMAN 1 Bangil.
Imron menilai pembagian kuota ini sudah sangat mengakomodir kepentingan dari warga Bangil dan sekitarnya. Artinya, jumlah penerimaan siswa baru 2022 nantinya masih melihat porsi zonasi.
Padahal, di beberapa daerah yang sudah di Jawa Timur, penerimaan siswa baru Taruna semuanya murni Taruna. Tidak ada penerimaan siswa kelas reguler. Seperti Taruna Bhayangkara Banyuwangi, Taruna Nala Malang, Taruna Brawijaya Kediri dan Taruna Angkasa Madiun,
“Namun, di Bangil ini kami memberikan toleransi. Awalnya oke 50:50. Sekarang kami sepakati Taruna kita turunkan lagi kuotanya. Sehingga, reguler lebih banyak. Terus masih kurang apalagi,” tegasnya.
Dari 432 siswa yang bakal diterima, maka jika kuota pembagian ini diterapkan, kelas reguler akan menerima sebanyak 252 siswa. Sementara, Taruna Madani hanya 180 siswa.
“Saya kira ini sudah sangat akomodatif. Nanti jika penerimaan siswa baru, terus Taruna Madani nya tidak mencapai 180 siswa, ya, kuota itu bisa kita berikan lagi ke reguler. Ini biar jalan dulu sambil berproses,” tegas mantan Kepala SMKN 1 Tutur ini.
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Ruslan menilai dari sisi proporsi penerimaan siswa baru, boleh-boleh saja. “Namun yang perlu saya tegaskan, apakah porsi itu bisa menjawab kepentingan masyarakat Bangil dan sekitarnya selama ini. Kuota atau porsi reguler selama ini sebaiknya tidak terganggu oleh kuota yang diberikan oleh Taruna Madani,” tegas politisi PDI-P ini.
Ruslan menyangkal jika pihaknya tidak menginginkan perubahan. Sebagai Lembaga wakil rakyat, pihaknya berusaha menampung aspirasi masyarakat di wilayahnya. Ketua Komisi yang membidangi Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ini menilai perubahan dari SMAN 1 Bangil ke SMAN 1 Taruna Madani perlu dipertimbangkan kembali.
“Persoalan ini tidak akan ribet, kalau seandainya Taruna Madani punya lembaga sendiri. Tidak mengganggu kuota SMAN 1 Bangil yang sudah ada,” tegasnya.
Sementara itu, Muh Zaini, pimpinan komisi 4 lainnya menilai pihaknya akan melakukan audiensi dengan pihak diknas Provinsi Jatim dalam waktu dekat. Pihaknya tetap ingin membawa aspirasi masyarakat Bangil ke tingkat Provinsi.
“Kami akan ke Provinsi minggu depan. Dan saya dengar juga dari DPRD Provinsi Jatim juga punya atensi terhadap masalah ini. Dan dalam waktu dekat juga akan turun ke Bangil. Ini tentu akan membuat pemahaman soal perubahan lembaga SMANBA ini menjadi utuh. Ini terlepas setuju atau tidak setuju,” tegas Zaini. (day/asd)
