Bangil (WartaBromo.com) – Perubahan Lembaga SMAN 1 Bangil menjadi SMAN 1 Taruna Madani masih menuai pro-kontra. Meski sebelumnya sudah ada pencerahan dari pihak Komisi E DPRD Provinsi Jatim saat kunker ke SMAN 1 Bangil, Jumat lalu (21/1).
Dalam pertemuan itu, beberapa perwakilan alumni walk out dan menyatakan tidak setuju perubahan. Namun beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam ormas (organisasi kemasyarakatan/keagamaan), seperti Muhammadiyah menyatakan setuju perubahan.
Ketua PC Muhammadiyah Bangil, Khusnul Yakin mengakui jika ada pro kontra dalam perubahan Lembaga ini.
“Saya memahami kalau ada rivalitas dalam perbedaan pendapat ini. Ini menunjukkan kalau di dalam kurang adanya sosialisasi,” tegas Khusnul.
Namun, lanjutnya, jika mendengar dari paparan para anggota komisi E DPRD Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan para tokoh yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut, maka ia meyakini yang kontra akan menipis.
“Saya melihat ada win-win solution untuk dicarikan jalan yang terbaik. Yang paling penting perubahan lembaga itu bisa dilihat dari kualitas outputnya. Kalau output nya jauh berbeda, maka itu adalah sebuah jawaban,” cetusnya.
Meski setuju dengan perubahan, Khusnul yang juga Alumni SMANBA pertama memberikan syarat. Pertama, jangan ada diskriminasi ketika menerima siswa taruna dan reguler. Semua pelayanan pendidikan diharapkan tetap terselenggara dengan baik. Kedua, jangan sampai perubahan lembaga ini hanya karena untuk mendongkrak pembiayaan semata. Namun, tidak dibarengi dengan kuliatas seperti yang dijanjikan.
Hal senada juga diungkapkan H Sobri Sutroyono. Sebagai tokoh masyarakat di Bangil, H Sobri menegaskan sepakat dengan pendirian lembaga SMAN 1 Taruna Madani. Menurutnya, jika ingin mendidik anak didik dengan kualitas terbaik, maka orang tua harus ikhlas dan dengan juga biaya. “Kalau mau pendidikan dengan kualitas yang bagus, ya harus pakai biaya. Ndi ono (mana ada) mau sekolah bagus, tapi ndak mau mengeluarkan biaya. Inginnya pengen anak pinter dan kualitas, tapi gratis. Ini mindset yang harus diubah,” cetus H Sobri saat dihubungi WartaBromo, Sabtu malam (22/1).
H Sobri sendiri sebenarnya adalah Ketua PCNU Bangil. Namun, pendapatnya saat ini baru sebatas pendapat pribadi. Karena untuk memberikan pendapat secara kelembagaan Nahdhatul Ulama, pihaknya harus merapatkan lebih dulu dengan pengurus yang lain. “Kita memang belum rapat membahas perubahan lembaga SMAN Bangil ini. Tapi, saya kok yakin kalau digelar rapat pengurus, mereka insyaallah juga setuju,” tegasnya.
H Sobri juga sempat memberikan illustrasi sebagian orang tua di Bangil yang dulu enggan mengajak anaknya di sekolah mahal. Namun kini, banyak orang tua yang kemudian menyekolahkan dan memondokkan anaknya di wilayah Sidoarjo.
“Dulu sedikit sekali yang mau sekolah dan mondok di sana. Katanya mahal. Sekarang saat tahu kualitasnya, banyak sekali orang tua asal Bangil yang memondokkan anaknya di sana. Padahal, masuknya saja di atas Rp 20 juta. SPP per bulannya juga besar. Jadi, semua itu ya jer basuki nowo bea (setiap keberhasilan/kesuksesan harus dengan biaya),” tegas pria yang menjadi orang kepercayaan di salah satu pondok besar di Sidoarjo.
Mendengar beberapa dukungan dari perwakilan ormas ini, Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih mengapresiasi hal itu. Bahkan, soal layanan pendidikan antara taruna dan reguler, pihaknya mengaskan akan terus mengawalnya. “Haram hukumnya ada pembedaan layanan. Jangan terlalu fokus kepada taruna, terus yang reguler diabaikan. Jangan sampai ini terjadi,” tegasnya.
