Bangil (WartaBromo.com) – Polemik yang terjadi dalam transformasi SMAN 1 Bangil menjadi SMAN 1 Taruna Madani coba diurai benang merahnya. Salah satu kesimpulan yang didapat dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Gedung Diponegoro, Jumat (28/01) lalu, adalah tidak ada penolakan terhadap Taruna Madani. Asal hak-hak masyarakat sekolah di SMANBA tidak tereduksi (terkurangi).
Kesimpulan ini didapat minimal dari komentar dua politisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Anwar Sadad dan Wakil Ketua Komisi D (pembangunan), Eddy Paripurna. Keduanya bergabung dalam tayangan virtual karena kesibukan masing-masing. Sadad masih berada di kantor DPRD, Jl Indrapura. Sementara, Eddy mengaku berada di tanah Papua dalam kunjungan kerja.
“Saya kira, Provinsi punya ide besar untuk mendirikan Pendidikan berkualitas. Rasanya susah untuk menolak ide besar itu (sekolah Taruna Madani). Sebagai orang Pasuruan, saya bangga Taruna Madani didirikan di Pasuruan. Cuma sayang, niat baik itu tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Sehingga ada missing link dan tahapan yang dilompati,” cetus politisi asal Sidogiri Pasuruan ini.
Sebelum Anwar Sadad berbicara, terlebih dulu Ketua Komite SMANBA, Samiuddin memaparkan awal mula atau embrio transformasi lembaga. Namun, saat itu masih sangat samar dan belum terkomunikasi dengan baik. Sehingga, masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan (khususnya Bangil) juga tidak menangkap pesan SMAN 1 Taruna Madani dengan jelas.
“Sebelum FGD ini saya menerima masukan dari alumni SMANBA. Kalau saya tangkap apa yang mereka sampaikan, sebenarnya tidak ada penolakan SMAN 1 Taruna Madani. Namun catatannya adalah, hak-haknya SMAN Bangil jangan sampai tereduksi,” tegasnya disambut riuh tepuk tangan yang hadir.
Apakah bisa dicarikan solusi yang terbaik? Politisi yang juga Ketua DPD Gerindra Jatim ini menggambarkan MAN Insan Cendikia (MAN IC) di Grati yang juga muridnya (sementara) dititipkan di Surabaya. “Saya kira masih ada jalan menuju roma. Apakah (sementara) SMAN Taruna tidak ditempatkan di SMANBA. Dimana? Mungkin di ponpes kah. Atau dimana. Saya kira masih ada solusinya,” tegasnya.
Satu hal lagi, Sadad mengaku sudah berkomunikasi dengan Wahid Wahyudi (Kepala Diknas) yang juga menjadi Sekda Provinsi Jatim. Dalam komunikasi itu, Sadad menilai pihak Provinsi melakukan simplifikasi atau penyederhanaan masalah. Yang setuju banyak. Yang tidak setuju juga banyak.
“Kalau banyak-banyakan kan tidak ada habisnya. Saya juga sangat menyayangkan Kepala dinas tidak hadir disini. Mungkin bisa membicarakan terkait ide besarnya. Menyiapkan suatu sekolah yang berkualitas atau mencetak pemimpin bangsa, saya setuju itu harus dengan sistem pendidikan berkualitas. SMAN Taruna Madani ide besarnya kearah sana. Tapi sekali lagi jangan sampai mereduksi hak-hak SMAN Bangil,” cetusnya.
Statemen cukup keras disuarakan Eddy Paripurna. Politisi PDIP yang lahir di Bangil. Menurut Eddy, pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“Saya sempat berbicara dengan Kabid di Dinas Provinsi. Pada dasarnya saya kurang sepakat dengan SMAN 1 Taruna ditaruh di SMAN 1 Bangil. Solusinya, cari lokasi lain. Di Bangil atau wilayah Kabupaten Pasuruan ini masih luas tanahnya. Kalaupun itu ditaruh di SMAN Bangil, maka akan ada ekses sosialnya. Karena yang sekolah disana bukan hanya orang Bangil saja,” tegasnya.
Eddy bahkan meminta agar hasil dari FGD ini untuk direkomendasikan ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga, pihaknya memiliki dasar argumentasi yang kuat untuk memanggil Gubernur dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membahas persoalan ini.
