Kraksaan (WartaBromo) – Bappeda Kabupaten Probolinggo menggelar Forum Konsutasi Publik (FKP) pada Kamis, 3 Februari 2022. Forum untuk memperoleh rancangan awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023.
Forum Konsultasi Publik RKPD ini diselenggarakan di ruang auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo. Selain Forkopimda, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo turut hadir. Ada juga perwakilan dari akademisi dan masyarakat, seperti NU, Fatayat, LPA dan MUI, serta forum CSR.
Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Santiyono mengatakan dalam penyusunan RKPD ada 6 tahapan yang mesti ditempuh. Yakni Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, Perumusan Rancangan Akhir, lalu yang terakhir Penetapan.
“Nah, Forum Konsultasi Publik ini merupakan rancangan awal RKPD Kabupaten Probolinggo. Langkah awal pengusulan dan penyusunan program yang akan bahas lebih lanjut dalam Musrenbang,” katanya ketika memaparkan materi.
Santiyono menyebut konsultasi publik tidak hanya berkaitan dengan RKPD. Tetapi juga menjangkau program atau proyek lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. Warga masyarakat yang menjadi sasaran wajib dilibatkan dalam permulaan program yang bakal digelontorkan.
“Sangat penting, orang harus tahu akan dibangun apa, seperti apa, minimal tahu grand desainnya termasuk anggaran. Kalau konsultasi publik selesai dan sudah jadi penetapan akhir, sudah tidak ada komplain lagi, tidak ada protes lagi,” ucapnya.
Plt Bupati Probolinggo melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Hasyim Asyari berharap seluruh perangkat daerah mampu menterjemahkan prioritas pembangunan tahunan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana tertuang dalam 9 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2018-2023.
Seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang masih ada di level bawah. “Ini masih menjadi pekerjaan rumah. Bukan berarti pemerintah daerah itu, tidak berbuat tetapi juga kembali kepada peran masyarakat itu sendiri. Intervensi melalui program kerja terus kami lakukan,” katanya.
Usulan itu dimasukkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam renja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, dalam penyusunan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran harus mengedepankan asas 3E – Efektif, Efisien, dan Ekonomis.
“Saat ini, program tidak bisa ujuk-ujuk dilaksanakan, tetapi harus masuk ke dalam sistem yang secara nasional sudah terintegrasi. Usulan saat ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Jadi masyarakat yang punya keinginan, bisa mengusulkan apa yang dibutuhkan,” sebut Hasyim.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatangan berita acara Forum Konsultasi Publik RKPD. Yakni oleh Ketua DPRD Kabupaten, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Rektor UPM dan perwakilan MUI Kabupaten Probolinggo. (ADV)
