Money Politik di Probolinggo Minim Pengawasan

307
Money Politik di Probolinggo Minim Pengawasan

Pajarakan (WartaBromo.com) – Politik uang (money politik) marak terjadi saat pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Probolinggo. Partisipasi pemuda dalam pengawasan memungkinkan untuk meminimalisirnya.

Adanya politik uang diakui oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorib. Hal itu, terjadi karena minimnya pengawasan saat kontestasi pemilu. Baik pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Minimnya pengawasan itu, karena beberapa faktor. Di antaranya, petugas pengawas yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Probolinggo sangat terbatas. Juga faktor kemiskinan sehingga money politic menjadi ajang masyarakat mendapatkan uang. Tanpa memikirkan konsekuensi pelanggaran hukum.

Kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan politik.

Baca Juga :   Kiai Mutawakkil Ajak Santri Jadi Pelopor Kesehatan

“Nah pada celah ini, peran pemuda sangat dibutuhkan. Dengan mengedukasi masyarakat terkait politik uang dan sebagainya,” kata Qorib seusai dialog politik bersama sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di gedung KPRI Pajarakan, Selasa (21/6/2022).

Dalam kesempatan itu juga, Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama PC GP Ansor Kota Kraksaan dan Karang Taruna menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU). Terkait pengawasan Pemilu Serentak 2024.

“Selain edukasi, sahabat-sahabat Ansor juga kami ajak untuk melakukan pengawasan. Kami yakin pengawasan itu maksimal, karena mempunyai kader yang tersebar hingga pelosok desa,” tandas Qorib.

Ketua PC GP Ansor Kota Kraksaan, Zen Ubaidillah mengatakan, MoU itu bukan hanya sebatas kerjasama melainkan amanah. Yakni bagaimana berperan aktif dalam proses berdemokrasi. Sehingga masyarakat mampu memilih pemimpin dan wakil rakyat sesuai hari nurani, bukan karena faktor politik uang.

Baca Juga :   2 Hari ke Depan, Hujan Disertai Petir Hantui Pasuruan hingga Lumajang

“Ini sebuah tantangan bagi kami. Bagaimana Ansor dan OKP lainnya aktif mengawasi. Meski tidak menjadi bagian dari formal penyelenggara pemilu,” ucapnya. (saw/may)