Pasuruan (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Hasilnya, indeks kemiskinan di kota Pasuruan terus menurun.
Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo mengatakan, kemiskinan jadi tanggung jawab semua kalangan. Baik pemerintah maupun pihak lain termasuk masyarakatnya.
“Kita terus berupaya menangani persoalan kemiskinan. Namun, persoalan kemiskinan ini tidak hanya menjadi persoalan Kota Pasuruan namun juga nasional. Untuk itu, persoalan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena, untuk mengukur kesejahteraan sebuah daerah dari angka kemiskinannya, ” tegas Mas Adi
Pemerintah pun tak berdiam diri. Berdasarkan data Pemkot Pasuruan, jumlah penduduk miskin terus menurun. Pada Maret 2022 data menunjukkan bahwa ada 13.020 jiwa keluarga miskin atau 6,37 persen dari total penduduk. Turun 0,51 persen dibanding tahun lalu yang jumlahnya 13.970 jiwa atau 6,88 persen.
Sementara itu, Indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan 0,22 poin. Pada Maret 2021 lalu diketahui besarannya 1,15. Kemudian pada Maret 2022 menjadi 0,93 pada Maret 2022.
Selain itu, Indeks keparahan kemiskinan juga menurun 0,05 poin. Dimana tahun 2021 sebesar 0,27 menjadi 0,22 pada kondisi Maret 2022.
“Untuk garis kemiskinan Kota Pasuruan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 461.624 perkapita/bulan pada Maret 2022, atau mengalami kenaikan Rp. 25.526. Alhamdulillah ada kenaikan,” tambahnya.
Tahun depan, Mas Adi menargetkan akan ada penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai intruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022.
“Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem diantaranya, menurunkan bebab pengeluaran masyarakat, dengan cara pemberian Bansos, BPNT, PKH, PIP, subsisdi listik, pemasangan listrik gratis, subsidi elpiji maupun pemberian JKN,” jelas Mas Adi.
Setelah itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui pelatihan sumber daya manusia. Mulai dari program vokasi, pembiayaan moda, sampai kemudahan akses pasar.
TIdak lupa dengan meningkatkan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
“Sektor UMKM kita ini, tumbuh dengan baik. Kemudahan permodalan ini, juga perlu sehingga dapat membuat UMKM semakin tumbuh. Sanitasi kita juga perlu diperhatikan,” tandasnya. (**/**)
