Antrian E-KTP 5 Besar Terbanyak Se-Jatim, Blangko di Kabupaten Pasuruan Masih Kosong

169

Bangil (WartaBromo.com) – Para pemohon KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Pasuruan harus sedikit bersabar. Pasalnya, sejak 3 minggu lalu, e-KTP belum bisa diterbitkan lantaran stok blangko masih kosong.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati mengatakan, habisnya material blangko e-KTP tak lain karena belum adanya pengiriman dari Kemendagri, khususnya Dirjen Dukcapil.

Sementara permohonan cetak KTP elektronik di Kabupaten Pasuruan semakin membludak hingga 13 ribu KTP elektronik. Lantaran di setiap harinya, Dispenduk Capil mencetak antara 400-500 KTP-el.

“Kalau dilihat dari data antrian hampir tiga belas ribu se-Kabupaten Pasuruan. Bahkan masuk dalam kategori 5 besar di Jawa Timur,” kata Tecto melalui sambungan selulernya, Rabu (02/08/2023).

Baca Juga :   Tuntut Balon Kades Gagal Tes Diloloskan, Wabup Pasuruan Temui Pendemo

Hanya saja, meski belum bisa diterbitkan, Dispenduk Capil mengeluarkan surat keterangan biodata yang ada di Apilkasi SIAK Terpusat Kemendagri sebagai pengganti KTP-elektronik untuk sementara waktu. Dalam surat tersebut, seluruh biodata pemohon KTP el sudah tercantum secara lengkap.

“Sebagai penggantinya, kita mengeluarkan biodata yang ada di aplikasi SIAK terpusat Kemendagri. Data ini ya berisikan semua biodata pemohon secara lengkap,” terangnya.

Kapan pasokan blangko KTP elektronik kembali tersedia? Dimungkinkan, baru pekan depan pasokan dari pusat tiba. Sebab, menurut informasi dari Pusat, pencetakan blangko KTP-el baru akan dilakukan pada jumat (04/08/2023) besok.

“Jadi mulai jumat besok kita akan usulkan penambahan blangko KTP-el ke Kemendagri melalui Dirjen Dispendukcapil. Tapi biasanya beberapa hari kemudian baru dikirim,” ucap Tecto.

Baca Juga :   12 Hari Terakhir Sekda Melawan Korona

Lebih lanjut pria yang pernah menjabat Camat Kraton ini tak bisa berharap banyak akan jumlah blangko yang dikirim apakah sesuai usulan atau sebaliknya. Sebab yang menentukan jumlah blangko per daerah adalah Pemerintah Pusat.

“Kita usulkan 20 ribu, tapi semua kembali ke keputusan Pemerintah Pusat, mungkin dikirim biasanya antara 1000-4000 keping,” tutupnya. (mil/yog)