Surabaya (WartaBromo.com) – Sejumlah daerah di Jawa Timur berpotensi melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyebut karena adanya pemilih dari luar daerah tidak tercatat dalam DPT / DPTb.
Insan Qoriawan, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, menyatakan bahwa sejauh ini empat kabupaten/kota di Jatim telah melaporkan kemungkinan dilaksanakannya PSU.
Insan menyebutkan bahwa Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Malang, Jombang, Tuban, Bangkalan dan Sampang telah melaporkan kemungkinan PSU. Meskipun belum ada rincian mengenai jumlah TPS yang berpotensi untuk PSU.
Menurutnya, alasan dilakukannya PSU umumnya karena adanya pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Namun tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
“PSU itu sebagian besar terjadi karena ada pemilih dari luar daerah dan menggunakan hak pilih di TPS tersebut. Sedangkan dia tidak tercatat di DPT dan DPTb, karena tidak mengurus pindah pilih,” ucapnya, Jumat (16/2/2024).
Insan menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari daerah lain yang merasa perlu dilakukan PSU agar segera melaporkan ke KPU Jatim. Sebab tidak menutup kemungkinan akan bertambah.
Terkait waktu pelaksanaan PSU, Insan menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kesiapan dari KPU kabupaten/kota setempat.
“PSU harus dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan aturan yang ada,” tandasnya.
Plh Gubernur Jatim, Adhi Karyono, menyatakan bahwa keputusan terkait pelaksanaan PSU sepenuhnya diserahkan kepada Bawaslu dan KPU. Jika ditemukan pelanggaran yang memerlukan PSU, maka pelaksanaannya harus segera dilakukan.
“Kalau memang betul-betul itu bermasalah dan terbukti, kami serahkan ke Bawaslu dan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang,” kata ia.
Adhi juga menegaskan bahwa secara keseluruhan, proses Pemilu di Jatim berjalan dengan aman, nyaman, dan tanpa permasalahan berarti.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi di sejumlah TPS mengalami peningkatan. Contohnya di Mojokerto yang mencapai 89 persen, mendekati angka 90 persen, naik dari sebelumnya hanya 80 persen. (saw)
