Bangil (WartaBromo.com) – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA) mulai diliputi keresahan terkait keabsahan status mereka sebagai mahasiswa hingga legalitas ijazah yang akan diterima di masa depan. Kekhawatiran ini dipicu oleh konflik internal yang terjadi di tubuh Yayasan Panca Wahana, lembaga yang menaungi kampus tersebut.
Gejolak bermula sejak Maret 2026, saat muncul dualisme kepengurusan yayasan. Di satu sisi, terdapat pengurus lama yang masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) telah berakhir pada pertengahan 2025. Di sisi lain, muncul pengurus baru yang telah mengantongi SK notaris pada tahun 2026.
Presiden Mahasiswa UNUBA, Nur Muhammad Amirul Falakh, mengungkapkan bahwa pada awalnya mahasiswa tidak terlalu menanggapi serius konflik tersebut. Mereka menganggap persoalan itu merupakan urusan internal elit yayasan.
Namun, konflik yang tak kunjung selesai mulai berdampak langsung pada mahasiswa. Terlebih setelah salah satu pihak dari pengurus lama yang masa jabatannya telah habis justru mengangkat rektor baru. Hal ini memicu pertanyaan besar terkait keabsahan kepemimpinan kampus.
“Pengangkatan rektor tersebut kami nilai berpotensi cacat hukum dan bisa berdampak pada kepastian legalitas kami sebagai mahasiswa,” ujar Falakh, Senin (20/4/2026).
Mahasiswa mengaku telah berulang kali meminta penjelasan kepada pihak yayasan, bahkan sempat menggelar aksi demonstrasi. Namun hingga kini, belum ada kejelasan yang memuaskan.
Tak hanya berdampak pada aspek administratif, konflik ini juga mengganggu proses belajar mengajar. Mahasiswa mengeluhkan perkuliahan yang kerap dialihkan secara mendadak ke sistem daring tanpa alasan yang jelas.
Puncak ketegangan terjadi pada Senin pagi, saat mahasiswa bersama pengurus yayasan versi SK 2026 berencana menggelar dialog terbuka di kampus. Namun, akses kampus justru ditutup dan digembok, dengan penjagaan ketat oleh sejumlah pihak yang melarang aktivitas tersebut dengan alasan tidak mengantongi izin resmi.
Menanggapi situasi itu, Pembina Yayasan Panca Wahana, Najib Syafi’i, memutuskan memindahkan lokasi dialog ke Inna Hotel, Prigen.
“Kenapa di hotel? Karena kampus digembok, dikunci, dan dijaga. Mahasiswa tidak boleh masuk, semua tidak boleh masuk,” tegas Najib.
Ia menegaskan, sebagai pembina, dirinya memiliki kewenangan strategis untuk menjaga arah dan keberlangsungan yayasan. Najib juga berkomitmen untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan meski harus mencari lokasi alternatif.
“Jika mahasiswa tidak lagi diperbolehkan menempati gedung itu, kami akan mencari tempat lain agar proses belajar mengajar tetap berlanjut,” katanya.
Sementara itu, mahasiswa berharap konflik internal yayasan segera diselesaikan. Mereka tidak ingin menjadi korban dalam perebutan kepentingan yang berpotensi mengganggu masa depan akademik mereka.
“Kami hanya ingin konflik ini segera selesai agar kondisi kampus kembali stabil,” tutup Falakh. (fir)





















