Pasuruan (WartaBromo.com) – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam membantu pemerintah menangani persoalan sosial. Melalui program bertajuk “Satu Gudep Satu Rumah RTLH”, Pramuka Jatim menargetkan renovasi 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026.
Program tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kwarda Jatim, HM Arum Sabil, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 yang digelar di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan.
Menurut Sabil, setiap Gugus Depan (Gudep) didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran Pramuka di tengah masyarakat.
“Renovasi 1.000 rumah tidak layak huni ini merupakan langkah konkret untuk hadir membantu permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan 66.651 Gugus Depan yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Semangat gotong royong dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Program ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, mengapresiasi langkah Pramuka yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan memenuhi kebutuhan hunian layak.
“Program ‘Satu Gudep Satu Rumah RTLH’ ini luar biasa. Ini bentuk kolaborasi nyata dalam memerangi rumah tidak layak huni,” katanya.
Adhy menjelaskan, keterbatasan anggaran pemerintah yang berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per unit rumah sering kali menjadi kendala dalam proses renovasi. Oleh karena itu, keterlibatan Pramuka dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Nantinya, proses pembangunan tetap akan didampingi tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), sementara pelaksanaannya melibatkan anggota Pramuka bersama masyarakat dan pemilik rumah.
“Dengan gotong royong, sumber daya yang terbatas bisa dimaksimalkan sehingga hasilnya lebih efektif,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran organisasi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui Rakerda ini, diharapkan lahir program-program yang selaras dengan rencana pembangunan daerah.
“Kebijakan program Pramuka ke depan harus benar-benar sinergi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. (fir)




















