Probolinggo (WartaBromo.com) – Petani tembakau Paiton VO (Voor Oogst) di Kabupaten Probolinggo kembali dihadapkan pada persoalan klasik: hasil panen ada, tetapi kepastian pasar belum tentu tersedia. PT Gudang Garam Tbk menyatakan belum akan kembali membeli tembakau dari Probolinggo dalam tiga hingga empat tahun mendatang.
Jika proyeksi itu terealisasi, petani kemungkinan harus menunggu hingga 2029 atau 2030 untuk kembali mendapatkan serapan dari perusahaan tersebut.
Persoalannya, pembelian tembakau dari Probolinggo bukan baru berhenti tahun ini. Aktivitas pembelian disebut telah dihentikan sejak 2023. Artinya, petani di daerah ini sudah sekitar tiga tahun kehilangan salah satu pilihan pasar untuk hasil panennya.
Pengurus Gudang Daerah PT Gudang Garam Tbk Paiton, Olivia, mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan stok tembakau yang masih tersedia serta kondisi pasar yang belum cukup kuat untuk mendorong pembelian baru.
“Untuk Probolinggo, stok dari pembelian sebelumnya masih mencukupi. Jadi perusahaan belum membutuhkan tambahan tembakau dari daerah ini dalam waktu dekat,” kata Olivia.
Ia menjelaskan pola pembelian perusahaan memang tidak dilakukan serentak di seluruh daerah. Wilayah yang stoknya masih mencukupi belum menjadi prioritas pembelian.
“Ketika stok di suatu daerah masih tersedia, pembelian tentu belum bisa dilakukan. Kami akan kembali membeli ketika kebutuhan dan kondisi stok sudah memungkinkan,” ujarnya.
Namun, bagi petani, persoalannya tidak sesederhana mekanisme stok perusahaan. Tembakau merupakan komoditas musiman yang membutuhkan kepastian pembeli.
“Ketika perusahaan besar tidak menyerap hasil panen, petani terpaksa mengandalkan pembeli lain dengan kondisi harga dan kapasitas serapan yang berbeda,” kata Diki, perwakilan APTI.
Olivia pun mengakui penghentian pembelian ikut berdampak pada aktivitas perusahaan di tingkat daerah.
“Kami memahami kondisi petani. Dari sisi perusahaan sendiri juga ada dampaknya. Ketika pembelian tidak berjalan, kegiatan operasional tentu harus menyesuaikan,” katanya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian DPRD Kabupaten Probolinggo. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo Reno Handoyo menilai persoalan serapan tembakau tidak semestinya dibiarkan menjadi beban petani semata.
Ia berencana mendorong komunikasi langsung dengan manajemen Gudang Garam untuk mengetahui alasan serta kemungkinan pembukaan kembali pembelian tembakau dari Probolinggo.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada informasi bahwa pembelian belum dilakukan. Kami akan pelajari regulasinya dan berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan untuk mencari kemungkinan agar tembakau petani Probolinggo kembali terserap,” ujar Reno saat monitoring enam gudang tembakau, Selasa (1/9/2026).
Menurut Reno, pemerintah daerah dan DPRD perlu memiliki langkah yang lebih konkret. Sebab, kepastian pasar menjadi bagian penting dalam melindungi keberlanjutan usaha petani.
Jika pasar besar tidak lagi menyerap, kata dia, harus ada strategi lain agar petani tidak menghadapi risiko penumpukan hasil panen atau terpaksa menjual dengan harga rendah.
“Petani membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan. Pemerintah harus hadir mencari solusi ketika salah satu pasar utama tidak lagi melakukan pembelian,” katanya.
Di tengah keresahan petani, beredar informasi mengenai adanya gudang tembakau yang tutup dan harga pembelian yang merosot.
Reno membantah kabar mengenai penutupan gudang tersebut setelah melakukan pemantauan bersama dinas terkait, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).
Enam titik gudang menjadi sasaran monitoring untuk melihat kondisi pembelian tembakau secara langsung.
“Dari hasil pengecekan lapangan, gudang masih beroperasi. Jadi informasi mengenai gudang tutup perlu dilihat kembali faktanya dan jangan sampai membuat petani panik,” ujar Reno.
Ia menyebut harga tembakau yang ditemukan dalam pemantauan berada pada kisaran Rp50.000 hingga Rp63.000 per kilogram.
Namun, angka tersebut belum serta-merta menyelesaikan persoalan. Harga di tingkat petani tetap dipengaruhi kualitas tembakau, mekanisme pembelian, dan kemampuan masing-masing gudang menyerap hasil panen.
Di satu sisi, Gudang Garam menyatakan belum dapat kembali membeli tembakau Probolinggo karena stok masih mencukupi dan pasar sedang melemah. Di sisi lain, petani tetap harus menjalankan siklus produksi setiap musim.
Di sinilah pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjadi penonton ketika mekanisme pasar berjalan.
DPRD Kabupaten Probolinggo berencana melanjutkan komunikasi dengan pihak Gudang Garam. Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan atau surat-menyurat, tetapi menghasilkan kepastian mengenai kemungkinan serapan tembakau lokal.
Sebab, bagi petani, persoalannya bukan sekadar apakah satu perusahaan membeli atau tidak. Yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan hasil panen mereka memiliki pasar dengan harga yang layak.
Jika pembelian baru diproyeksikan kembali sekitar 2029-2030, pertanyaan besarnya kini adalah: selama masa tunggu tersebut, siapa yang menjamin tembakau petani Probolinggo tetap memiliki pasar? (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
