Beji (WartaBromo.com) – Kesabaran warga yang terdampak pencemaran Sungai Kaliwangi mulai habis. Setelah lebih dari tiga pekan mengeluhkan limbah perusahaan yang mencemari aliran sungai, warga akhirnya turun ke jalan dan menutup akses Jalan Bangil-Pandaan, Minggu (15/11/2026).
Warga menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan lamban dalam menangani persoalan pencemaran yang melintasi Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, serta Desa Baujeng dan Ngembe, Kecamatan Beji.
Selain memblokade jalan, warga Desa Baujeng juga menutup saluran air di bawah Jembatan Tanggul. Aksi tersebut tidak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga berdampak pada terputusnya aliran air menuju area persawahan warga di Desa Ngembe.
Kemarahan warga semakin terlihat saat Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis, datang menemui massa aksi. Kedatangannya langsung disambut sejumlah pertanyaan dan desakan agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata terhadap perusahaan yang diduga membuang limbah ke sungai.
“Kapan ini diselesaikan, Pak? Kami sudah tidak tahan dengan baunya. Kami butuh penanganan secepatnya, bukan jawaban normatif saja,” teriak salah seorang warga di tengah kerumunan massa.
Menanggapi desakan tersebut, Nur Kholis mengaku pihaknya telah mengumpulkan belasan perusahaan yang berada di sekitar aliran Sungai Kaliwangi. Namun, DLH belum bisa langsung menjatuhkan sanksi karena masih membutuhkan data dan bukti yang valid.
“Saya dari Dinas Lingkungan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan ini kan harus berdasarkan data,” kata Nur Kholis di hadapan warga.
Ia menyebut, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah data perusahaan yang diduga terlibat dalam pencemaran. Hasil identifikasi tersebut, menurutnya, ditargetkan sudah tersedia pada Senin (16/11/2026).
Nur Kholis menegaskan, proses penanganan harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. DLH, kata dia, tidak bisa menjatuhkan sanksi tanpa didukung hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau penanganannya lama, karena kami harus sesuai data, dan kami ada SOP-nya dalam bekerja. Kami tidak bisa melewati SOP yang berlaku, kalau kami tidak sesuai SOP nanti kami yang dituntut,” jelasnya.
Hingga berita ini ditulis, warga belum mendapatkan kepastian mengenai perusahaan yang akan dikenai sanksi maupun langkah konkret untuk menghentikan pencemaran. DLH masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel air serta data hasil penyelidikan.
Pencemaran Sungai Kaliwangi sendiri bukan persoalan baru. Warga menyebut kejadian serupa telah beberapa kali terjadi. Bahkan, pada 2019 lalu, ratusan warga pernah menggelar aksi protes terhadap perusahaan dan pemerintah terkait persoalan pencemaran sungai tersebut.
Kini, setelah persoalan kembali berulang, warga kembali menuntut pemerintah tidak sekadar melakukan pemeriksaan, tetapi juga memastikan pencemaran berhenti dan ada tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. (fir)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
