Jakarta (WartaBromo.com) – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya mencuat di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat pencalonan Pilpres 2024.
Rencana tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan kedua pimpinan negara itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasannya adalah dinamika hukum dan politik yang berkembang setelah putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk melepaskan jabatan wakil presiden.
“Beliau menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas keinginan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum, termasuk proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan pemerintah ini menjadi perkembangan baru dalam polemik yang tidak hanya menyangkut persyaratan pencalonan wakil presiden, tetapi juga mulai merembet ke persoalan keberlanjutan jabatan politik.
Keinginan Gibran untuk mundur muncul ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Langkah politik itu berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.
Putusan tersebut menjadi sorotan karena dokumen penyetaraan pendidikan itu digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setingkat SMA Gibran dari Singapura dan Australia sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan desakan politik agar Gibran mempertanggungjawabkan persoalan dokumen pendidikannya, termasuk tuntutan pengunduran diri hingga wacana pemakzulan.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang diatur dalam UU MD3. Penggunaannya dapat berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Namun, usulan tersebut tidak otomatis berujung pada pemberhentian wakil presiden. Prosesnya harus mengikuti mekanisme konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.
Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik riwayat pendidikannya.
Pada 7 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
Menurut Gibran, kelanjutan pendidikannya ke perguruan tinggi menjadi bukti bahwa dirinya telah memenuhi jenjang pendidikan sebelumnya.
“Kalau saya tidak lulus SMA, tidak mungkin bisa kuliah. Saya juga menempuh pendidikan sampai S1 di Singapura,” ujarnya.
Kini, pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran menempatkan persoalan tersebut pada babak politik yang lebih serius.
Meski telah disampaikan kepada Presiden, niat tersebut belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi. Belum ada keputusan final mengenai kelanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Perhatian publik kini tertuju pada dua hal: langkah hukum Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya dan perkembangan sikap politik di parlemen setelah putusan MA dan MK. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
