Pasuruan (WartaBromo.com) – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kota Pasuruan melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025. Meski mencatatkan capaian makro yang positif, pemerintah dinilai masih gagal menyentuh persoalan fundamental di tingkat bawah.
Ketua PA GMNI Kota Pasuruan, Tuji Hartono, menyebut sejumlah indikator memang menunjukkan tren baik. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,52 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,52, serta realisasi investasi sebesar Rp180,06 miliar—melampaui target Rp60 miliar. PDRB per kapita juga mencapai Rp56,19 juta, dan Indeks Pembangunan Pemuda berada di angka 70,22.
“Secara angka, pemerintahan terlihat bergerak. Namun di balik itu, masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan,” ujarnya, Rabu (19/4/2026).
Menurutnya, capaian tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan masih berada di angka 6,18 persen, melampaui target 5,10–5,99 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,59 persen, sedikit di atas target 4,50 persen. Sementara itu, prevalensi stunting masih tinggi di angka 18,30 persen, jauh dari target 13,87 persen.
“Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum otomatis menjadi kesejahteraan, investasi belum tentu menciptakan lapangan kerja, dan pembangunan manusia belum menyentuh akar persoalan keluarga rentan,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor keuangan daerah. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target, realisasi belanja dinilai lemah, khususnya pada sektor produktif. Belanja modal hanya terserap 69,18 persen dari target Rp97,85 miliar. Sementara belanja bantuan sosial (bansos) hanya terealisasi 82,02 persen, di tengah masih tingginya angka kemiskinan dan stunting.
“Ini ironis. Saat rakyat masih kesulitan, justru serapan bansos dan belanja produktif rendah. Artinya, keberpihakan anggaran belum tajam,” kata Tuji.
Dalam aspek tata kelola, reformasi birokrasi juga dinilai belum optimal. Indeks Reformasi Birokrasi tercatat 88,30 dari target 88,70, nilai SAKIP 73,95 dari target 75,00, serta Indeks SPBE 4,07 dari target 4,12.
Pada sektor sumber daya manusia (SDM), meski Harapan Lama Sekolah mencapai 13,68 tahun dan Usia Harapan Hidup 75,19 tahun, rata-rata lama sekolah masih di bawah target, yakni 9,98 tahun. Tingginya angka stunting juga dinilai menjadi indikator rapuhnya fondasi pembangunan manusia.
“SDM unggul tidak lahir dari slogan. Ia lahir dari anak yang sehat, keluarga cukup gizi, pendidikan yang kuat, dan layanan kesehatan yang benar-benar menjangkau rakyat kecil,” tambahnya.
Di bidang ekonomi, PA GMNI menilai pertumbuhan yang terjadi belum inklusif. Nilai PDRB sektor industri pengolahan mencapai Rp1.370,11 miliar, perdagangan Rp2.127,11 miliar, dan pariwisata Rp379,46 miliar. Namun, tingginya kemiskinan dan pengangguran menunjukkan distribusi manfaat ekonomi belum merata.
Sementara di sektor sosial, meski indeks stabilitas (87,63), solidaritas (85,07), dan kesalehan sosial (86,71) tergolong tinggi, PA GMNI mengingatkan agar harmoni sosial tidak menjadi “selimut” yang menutupi persoalan kemiskinan.
“Rakyat tidak cukup hanya rukun, tapi harus hidup layak. Pemuda tidak cukup dipuji sebagai aset, tetapi harus diberi ruang kerja dan masa depan,” ujarnya.
Sebagai penutup, PA GMNI menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pemerintah diminta tidak cepat berpuas diri sebelum persoalan kemiskinan, pengangguran, dan stunting tertangani signifikan. Pelayanan publik harus nyata di lapangan, bukan sekadar slogan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi juga harus berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.
“LKPJ tidak boleh hanya menjadi seremonial. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan,” pungkasnya. (fir)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
