Probolinggo (WartaBromo.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo tidak sekadar menyusun agenda organisasi dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I masa khidmat 2026–2031.
Forum yang digelar di Pondok Pesantren Al-Barokah, Wonomerto, Minggu (26/7/2026), justru melahirkan tiga rekomendasi strategis yang menyasar persoalan mendasar pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
Mulai dari ketimpangan pembangunan kawasan barat, rendahnya angka lulusan perguruan tinggi, hingga tingginya praktik pernikahan anak yang dinilai berkaitan dengan stunting menjadi perhatian serius organisasi tersebut.
Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, Kiai Teguh Mahameru Zainul Hasan, mengatakan NU berkepentingan memastikan arah pembangunan daerah berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang menyentuh persoalan riil warga,” ujarnya.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah barat Kabupaten Probolinggo. PCNU menilai masih terdapat kesenjangan akses jalan, fasilitas publik, dan konektivitas ekonomi yang perlu dipercepat agar tidak memperlebar disparitas antarwilayah.
Selain itu, forum juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pendidikan tinggi melalui skema beasiswa yang lebih terarah bagi keluarga kurang mampu. Menurut PCNU, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi investasi jangka panjang daerah.
“Pendidikan adalah jalan keluar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kesempatan kuliah harus lebih terbuka,” kata Kiai Teguh.
Isu lain yang mendapat sorotan ialah tingginya angka pernikahan anak dan praktik nikah siri. PCNU menilai persoalan tersebut memerlukan penanganan terpadu karena berdampak pada kualitas kesehatan keluarga, termasuk meningkatnya risiko stunting.
“Pendampingan terhadap keluarga yang menikah di bawah tangan harus diperkuat agar persoalan sosial dan kesehatan tidak terus berulang,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, PCNU akan membentuk tim advokasi untuk mendampingi keluarga yang terdampak. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi PCNU, rekomendasi Muskercab bukan sekadar dokumen organisasi, melainkan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik.
Organisasi berharap pembangunan di Kabupaten Probolinggo tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjawab persoalan yang selama ini dihadapi warga. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
