Kraksaan (WartaBromo.com) — Pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan pengawas, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya menjalin kerja sama jangka panjang untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui edukasi publik dan pemberitaan yang bertanggung jawab.
Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Jalan MT Haryono Nomor 466, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Selasa (13/10/2026).
Kerja sama tersebut dirancang berlaku selama lima tahun dan akan dievaluasi secara berkala.
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yonki Hendriyanto mengatakan, kesepakatan ini menjadi upaya memperkuat hubungan antara lembaga pengawas pemilu dan insan pers.
Sebelumnya, komunikasi kedua pihak lebih banyak berlangsung secara informal.
Melalui MoU tersebut, komunikasi diharapkan berkembang menjadi kerja sama yang memiliki tindak lanjut dan sasaran yang lebih jelas.
“Kerja sama ini harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas,” ujar Yonki.
Menurut dia, persiapan pengawasan demokrasi perlu dilakukan sebelum tahapan pemilu dimulai.
Meski saat ini belum memasuki tahapan pemilu dan terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Bawaslu tetap berupaya membangun kesiapan kelembagaan.
Yonki menyebut tahapan pemilu diproyeksikan dimulai pada pertengahan 2027 dengan mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini.
Namun, target kegiatan bersama PWI masih akan dipetakan lebih lanjut sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi.
Ketua PWI Probolinggo Raya Babul Arifandhie mengatakan, keterlibatan pers dalam menjaga kualitas demokrasi merupakan bagian dari tanggung jawab profesi jurnalistik.
Selain menyampaikan informasi, media memiliki peran membantu masyarakat memahami proses politik dan kepemiluan.
“Pers berkewajiban ikut mencerdaskan masyarakat dan mengawal demokrasi sejak dini,” kata Babul.
Ia menilai edukasi pemilih tidak seharusnya baru dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung.
Pemahaman mengenai demokrasi perlu dibangun lebih awal melalui informasi yang objektif, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Babul menekankan pentingnya pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama di tengah risiko penyebaran informasi keliru atau hoaks.
Informasi yang menyesatkan berpotensi mengaburkan persoalan publik dan memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi.
PWI Probolinggo Raya, lanjut dia, juga memiliki pengalaman dalam kegiatan pemantauan pemilu melalui Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), organisasi sayap PWI.
Keberadaan Mappilu menjadi salah satu bentuk keterlibatan pers dalam mengawal penyelenggaraan pesta demokrasi.
Meski disepakati untuk jangka waktu lima tahun, pelaksanaan MoU tidak dimaksudkan sebagai kerja sama yang bersifat tetap tanpa penyesuaian.
Babul mengatakan, kedua pihak akan melakukan evaluasi setidaknya satu kali dalam setahun.
Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah berjalan, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta peluang pengembangan kerja sama.
Dengan demikian, kesepakatan dapat disesuaikan dengan dinamika di lapangan.
Kerja sama Bawaslu dan PWI ini diharapkan memperluas ruang edukasi kepemiluan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi secara sadar.
Meski demikian, efektivitasnya akan bergantung pada pelaksanaan program, konsistensi koordinasi, serta tindak lanjut konkret setelah penandatanganan.
Dalam kegiatan tersebut, Yonki didampingi dua komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Tola’ Edy dan Sipuadi.
Adapun Babul hadir bersama Dewan Penasihat PWI Probolinggo Raya Ahmad Faisol serta Divisi Organisasi dan Pengembangan SDM Agus Faiz Musleh. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
