Pasuruan (wartabromo) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pasuruan, Elvira Sahara menyampaikan kritikan pedas kepada Wakil Bupati Pasuruan, Edi Paripurna dalam kegiatan peringatan ulang tahun PKK yang ke-40 di Kantor Pendapa Kabupaten Pasuruan, Senin (30/4/2012).
Elvira sahara secara terang-terangan menyinggung Wakil Bupati Pasuruan yang dianggap tidak pernah pro aktif dalam memajukan gerakan PKK di Kabupaten Pasuruan. Hal ini terlihat jelas saat Bupati Pasuruan Dade angga nonaktif pada tahun 2010 kemarin.
Menurutnya, Wakil Bupati Pasuruan, Edi Paripurna tidak pernah mengucurkan dana anggaran kegiatan bagi tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan padahal saat itu banyak program yang belum dilaksanakan.
“Tahun 2010 kemarin kegiatan PKK vacum karena Wabup tidak pernah mengeluarkan anggaran PKK,” ujar Elvira Sahara saat menyampaikan sambutannya di hadapan ratusan ibu-ibu PKK serta SKPD Kabupaten Pasuruan.
Bahkan, tanpa canggung meski disaksikan langsung oleh yang bersangkutan (Wabup, red) Elvira juga menyemprot istri Wakil Bupati Pasuruan yang menurutnya tak pernah aktif terlibat dalam setiap kegiatan PKK di Kabupaten Pasuruan.
Pernyataan pedas, Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan tersebut terjadi menyusul situasi politik yang terjadi pada tahun 2010 kemarin. Saat itu, Bupati Pasuruan Dade angga tersangkut kasus korupsi serta harus menjalani proses hukum dan dinonaktifkan.
Sementara, guna menjalankan roda pemerintahan, Wakil Bupati, Edi Paripurna untuk sementara didaulat melaksanakan tugas keseharian Bupati Pasuruan, Dade Angga.
Banyaknya program yang direncanakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan seperti bantuan rumah layak huni, pemberantasan buta aksara serta sejumlah program lainnya sempat terhenti akibat kondisi politik tersebut.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kritikan pedas Elvira Sahara tersebut, Edi Paripurna hanya menanggapi dengan santai, pria yang berencana mencalonkan diri sebagai Bupati Pasuruan periode 2013-2018 tersebut mengaku jika waktu itu (tahun 2010, red)
Bupati Pasuruan, dade angga non aktif sementara jabatan Ketua Tim penggerak PKK adalah jabatan melekat pada istri Bupati. Tindakan tersebut dilakukkan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
“Waktu itu, Bupati non aktif. Karena Ketua PKK jabatan melekat pada suami maka saya nggak berani mengeluarkan anggaran PKK,” kata Edi Paripuran melalui pesan pendeknya pada wartawan.
Kendati demikian, Wabup mengaku anggaran PKK kemudian akhirnya dikeluarkan setelah Surat pengaktifan kembali Bupati Pasuruan dikeluarkan oleh Gubernur Jawa timur, Soerkarwo. (yog/yog)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
