Pohjentrek (wartabromo) – Besaran belanja daerah yang kerap tertuang dalam APBD Kabupaten Pasuruan mendapat sorotan dari kaum muda NU yang tergabung dalam Lembaga kajian dan pengembangan SDM NU Kabupaten Pasuruan. Pasalnya, besarnya belanja tidak langsung yang selama ini dikeluarkan untuk gaji pegawai melalui dana APBD tersebut telah menjadikan desain APBD Kabupaten Pasuruan memiliki keterkaitan yang rendah dengan persoalan sosial ekonomi yang terjadi.
Dalam diskusi bertemakan RAPBD 1,6 Triliun Kabupaten Pasuruan untuk siapa di Graha NU Warung dowo Kecamatan Pohjenterk, Sabtu (11/3/2012). Lakpesdam NU menyoroti proporsi belanja birokrasi yang hingga kini masih cukup tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan, khususnya belanja barang semisal belanja kendaraan untuk pimpinan DPRD dan Muspida serta gaji pegawai yang cukup besar disaat kondisi masyarakat seperti ini.
“Ini kan tidak sehat, harus ada efisiensi. Termasuk bagi belanja barang yang tidak ada manfaatnya secara langsung bagi masyarakat,” ujar Misbahul Munir, Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Pasuruan pada wartawan.
Pria yang pernah duduk sebagai PAW Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan selama 6 bulan tersebut menambahkan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi dalam proses penyusunan dan perencanaan APBD Kabupaten Pasuruan yang hingga kini masih belum bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.
“Belanja tidak langsung Kabupaten Pasuruan itu lebih banyak dikeluarkan untuk gaji pegawai saja,” lanjutnya.
Hal senada juga ditegaskan oleh Direktur Indef, Prof. Achmad Erani Yustika yang hadir dalam diskusi tersebut, menurutnya, belanja tidak langsung Kabupaten Pasuruan alokasinya paling banyak dari belanja lainnya yakni mencapai 60, 75 % dengan angka tertinggi dikeluarkan untuk gaji pegawai mencapai 80,48 %.
Sementara faktanya, salah satu problem ekonomi yang dihadapi Kabupaten Pasuruan adalah sumbangan PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap PDRB Jatim masih sangat rendah yakni hanya 1,38 % atau nomer 14 dari bawah.
“Pemda harus keluar dari zona nyaman yang menganggap bahwa APBD merupakan anggaran yang bisa dialokasikan semaunya, padahal itu adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan amanah paripurna,”paparnya. (yog/yog)
