Sepuluh Ribu Warga Pulau Gili Ketapang Terancam Difteri

5018
Pulau Gili yang kotor oleh sampah rumah tangga. (Foto: Sundari/wartabromo)

Sumberasih (wartabromo) – Akibat serangan penyakit difteri yang mengakibatkan satu balita meninggal di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Tak hanya itu, penyakit mematikan ini juga mengancam sepuluh ribu warga penghuni desa pulau itu.

Rentannya penularan penyakit mematikan ini mengingat demografi pulau yang terisolir dari daratan Kabupaten Probolinggo. Apalagi tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi membuat kontak fisik antar warga sering terjadi.

Selain itu, pola hidup masyarakat yang cenderung mengabaikan kebersihan lingkungan. Dimana masyarakat setempat membuang sampah sembarangan, begitu pula saat membuang berak. Sehingga dapat menjadi media meluasnya defteri kepada warga lain di pulau sisi utara Kota Probolinggo ini.

Baca Juga :   Marak Mabuk Rebusan Pembalut, Peran Pengawasan Orangtua Dipertanyakan

“Penyakit ini penularannya dengan kontak langsung antara manusia ke manusia lainnya. Sehingga sangat rentan menular ketika terjadi kontak antara penderita dengan orang lain. Terutama pada keluarga dan teman yang sering berinteraksi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono.

Sebagai tindak lanjut penetapan KLB, Desa Giliketapang juga menjadi perhatian Dinkes. Hal itu dilakukan agar warga di sekitar rumah korban tidak terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. “Makanya kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan imunisasi difteri ke berbagai usia,” ujarnya.

Dengan ditetapkan sebagai KLB, pengobatan serta perawatan para pasien difteri akan ditanggung Pemkab Probolinggo. Tak hanya itu, saat ini Dinkes tengah mengupayakan imunisasi massal di pulau itu. Namun, masih menunggu ketersediaan vaksin yang didroping dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga :   Awas!! 28 Titik Jalur KA Bangil-Banyuwangi, Rawan Banjir dan Longsor

“Semuanya ditanggung oleh pemkab. Sementara untuk imunisasi massal, kami masih berkoordinasi dengan dinkes provinsi,” katanya. (saw/fyd)