Sidoarjo (wartabromo.com) – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan dibetuknya lembaga advokasi hukum bagi Kepala Desa (Kades). Hal tersebut dinilai mendesak dilakukan karena keberadaan atau jabatan Kades dianggap rawan dikriminalisasi.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) DPD Apdesi Jawa Timur Hasan Aminuddin, di sela acara pelantikan pengurus Apdesi Propinsi Jawa Timur, di Hotel Utami, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/5/2017).
“Nanti saya akan usulkan, kalau bisa duduk bersama dengan Pemprov Jatim, Apdesi, Kejaksaan dan Kepolisian. Inti dari pertemuan itu akan membahas tentang lembaga advokasi Kades,” kata Hasan.
Kepada wartabromo.com, mantan Bupati Probolinggo dua periode ini, mengatakan bahwa Kepala Desa (Kades) ini merupakan ujung tombak dan ujung tomboknya NKRI.
Dilanjutkan juga bahwa, sejahteranya masyarakat di republik ini tergantung dari para kades ini. Hanya saja, selama ini kepala desa sering mendapatkan perlakuan yang kurang pas.
“Makanya saya ingin ada lembaga advokasi yang melindungi para kades – kades di Jawa Timur. Kades itu pelaku kebijakan yang butuh ketenangan lahir dan batin. Namun, femonena hari ini, kades itu sosok orang yang bekerja tapi tidak nyaman. Mereka melaksanakan amanahnya tidak tenang karena terbayang – bayang jerat hukum dan sebagaianya,” urainya.
Sementara, Ketua DPP Apdesi, Sindawa Tarang mengakui bahwa selama ini dirinya banyak mendapatkan curhatan dari kades se – Indonesia.
Inti curhatannya itu, dikatakan oleh Sindawa adalah adanya perlindungan hukum, karena kerap menjadi korban kriminalisasi hukum.
Kondisi itu disebut membuat Kades sebagai pemangku kebijakan, merasa tidak tenang dan tidak nyaman dalam melaksakan tugas.
“Di Indonesia ini ada 74.954 kades. Dari semua itu tidak ada satupun yang mendapatkan advokasi. Makanya saya sangat mendukung semisal ada usulan advokasi. Saya sangat senang,” tutupnya. (saw/saw)
