Bangil (wartabromo.com) – Penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan, terkait pembahasan R-APBD 2019 berlangsung singkat. Hampir seluruh fraksi hanya menyerahkan naskah PU dan tak membacakannya.
Lebih dari satu jam anggota dewan meninggalkan ruang rapat paripurna, di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Jum’at (2/11/2018).
Penyebabnya, rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan agenda pembacaan pandangan umum Fraksi-fraksi terkait RAPBD Pasuruan, malah molor dari jadwal.
Sedianya digelar pukul 13.00 WIB, namun acara penting ini, justru baru dibuka dua jam lebih lambat, dari jadwal yang telah ditentukan.
Meski tak menjelaskan alasannya, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengakui terdapat perubahan jadwal sidang. Iapun menanggapi santai, tak menyoal cara perwakilan masing-masing fraksi, yang hanya menyerahkan pandangan tertulisnya, tanpa dibacakan di dalam forum sidang.
“Dibaca atau diserahkan, sama saja,” sanggahnya.
Tidak ada keterangan disampaikan Dion, sebutan karib Ketua Dewan ini, soal fraksi apa saja, yang hanya menyerahkan naskah PU, kepada pimpinan sidang.
Meski demikian, Fraksi Gerindra melalui Rohani, menyampaikan rasa kekecewaannya, akibat rapat pandangan umum yang mundur hingga berjam-jam.
Ia mengatakan, menyerahkan naskah PU merupakan bentuk toleransi kepada anggota dewan lain, yang sudah datang lebih awal, untuk dapat mengikuti sidang terkait rencana anggaran kali ini.
“Kenapa tidak dibaca. Ya karena itu, kasihan mereka yang nunggu mulai jam 12.00 WIB,” katanya singkat.
Sementara itu, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf memberikan apresiasi seluruh masukan dalam pandangan umum anggota dewan. Ia menilai, seluruhnya memberikan tanggapan mengarah untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
“Bagus-bagus masukannya, salah satunya isu pelayanan masyarakat seperti E-KTP,” ujar Gus Irsyad sapaan akrabnya.
Irsyad mengatakan, menghormati rapat pada sore hari ini. Pada prinsipnya, agenda kali ini, merupakan upaya untuk menyamakan ide dan persepsi, apakah R-APBD 2019 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Pandangan fraksi akan menjadi bahan evaluasinya, untuk melakukan penyempurnaan RAPBD 2019, sehingga mendukung visi misi maupun program kerja tahunannya.
“Akan kami jawab pada paripurna selanjutnya,” pungkasnya. (wil/ono)
