Industri Farmasi Ikut ‘Sakit’ Imbas BPJS Kesehatan Defisit

0
519
F-MJB Pharma: PT MJB Pharma di Raya Purwosari, Kabupaten Pasuruan.
Neraca keuangan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan yang mengalami defisit membuat sejumlah pihak kalang kabut. Bukan saja manajemen rumah sakit yang harus adu siasat agar tidak tekor, industri farmasi kini ikut-ikutan sakit karena tagihan tak kunjung dibayar.

Laporan Mochammad Asad

INDUSTRI farmasi nasional seharusnya lebih sehat begitu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) awal 2014 silam. Sebab, permintaan akan obat-obatan semakin meningkat. Tetapi, nyatanya tidak. Alih-alih makin sehat, pabrik-pabrik yang memasok obat itu, sebagian diantaranya kini justru sakit-sakitan.

Penyebabnya satu; defisit keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai pelaksana program JKN, ketidakseimbangan neraca keuangan antara cash in dan cash out BPJS Kesehatan membuat struktur keuangan perusahaan farmasi pincang lantaran banyak tagihan obat yang belum terbayar.

Angkanya pun terbilang cukup besar. Data laporan keuangan BPJS yang dirilis pada akhir 2017 silam mencapai Rp 10 triliun lebih. Dimana, total iuran peserta BPJS Kesehatan yang didapat dalam setahun sebesar Rp 74 triliun. Sementara beban pelayanan yang harus dibayarkan sebesar Rp 84 triliun. Dengan begitu, minus Rp 10 triliun lebih.

Imbas dari ketidakseimbangan neraca keuangan ini pun berdampak panjang. Bukan hanya rumah sakit yang harus kembali berhitung, merasionalisasi kebutuhan operasional mereka, menata ulang manajemen pelayanan, tapi juga kalangan industri farmasi. Sektor ini bahkan termasuk yang terkena dampak cukup parah.

Merujuk pernyataan Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) yang dikutip sejumlah media, sampai saat ini, total tagihan yang belum terbayar oleh BPJS mencapai Rp 6-7 triliun lebih. Celakanya, sebagian tunggakan itu sudah berlangsung hingga setahun.

“Kalau dihitung-hitung, total tunggakan yang belum terbayar sekitar Rp 6-7 triliun. Dan yang sudah terbayarkan sekitar 6 persen saja,” terang Ketua Umum GP Farmasi, F. Tirto Kusnadi, seperti dikutip dari situs GP Farmasi.

Patut diketahui, GP Farmasi merupakan induk organisasi badan usaha yang bergerak di bidang obat-obatan. Selain perusahaan farmasi yang berjumlah sekitar 200 perusahaan, di dalamnya juga ada ribuan apotek dan juga distributor obat-obatan.

Menurut Tirto, dampak dari ketidakpastian pembayaran itu pun dipastikan menggangu aktivitas perusahaan farmasi lantaran tagihan macet. Bahkan, sejumlah perusahaan farmasi kini mulai mengambil langkah agar roda perusahaan terus berjalan.

Masih menurut Tirto, meski industri farmasi tidak menjual obat itu secara langsung kepada BPJS Kesehatan, akan tetapi, ketika BPJS menunggak pembayaran klaim dari rumah sakit, secara otomatis rumah sakit juga tidak bisa melunasi tagihan obat. Dengan begitu, pemasuka perusahaan pun menjadi tersendat.

Untuk mengetahui lebih jelas seberapa jauh dampak defisit BPJS terhadap aktivitas industri farmasi ini, tengah November lalu, WartaBromo menyempatkan diri untuk ngobrol dengan A. Samsul. Yang bersangkutan merupakan manager engineering PT. MJB Pharma, perusahaan penghasil infus yang berlokasi di Purwosari, Kabupaten Pasuruan.

Dikatakannya, dampak dari macetnya pencairan klaim tagihan BPJS itu cukup dirasakan perusahaannya. “Kami slowdown, ada pengurangan produksi,” terangnya. Menurut Samsul, kebijakan untuk mengurangi kapasitas produksi itu sudah berlangsung sejak tiga bulan terakhir.

Alasannya, perusahaannya kesulitan membeli bahan baku lantaran tagihan yang macet itu. Padahal, sebagian bahan baku dibeli dari luar negeri alias impor. Karena itu, satu-satunya jalan adalah dengan mengurangi produksi. Meski dengan risiko kehilangan margin keuntungan.

Sebelum terjadi defisit, pihaknya memproduksi 2 juta pack infus setiap bulannya. Tetapi, semenjak pembayaran oleh BPJS seret, kuota produksi dikepras hingga tinggal 800 ribu pack setiap bulan. “Agak berat juga sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi, untuk beli bahan baku juga susah kalau pembayarannya tidak lancar,” jelasnya. Apalagi, perusahaannya juga belum lama berdiri.

Sebagai produsen infus, PT MJB Pharma memang belum lama. Dilaunching pada tahun 2014, pabrik yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Malang-Pasuruan ini dibangun di atas lahan sekitar 4 hektare lebih dengan pekerja sekitar 150 orang. Pada Mei 2018 lalu, produk MJB masuk dalam daftar katalog obat.

Di sisi lain, masuknya MJB dalam daftar katalog obat justru tidak semakin leluasa dalam melakukan penyesuaian harga. Sebab, harga yang bercantum di katalog merupakan harga resmi sesuai ketetapan pemerintah. Imbasnya, untuk menaikkan harga guna mengganti tagihan di BPJS yang macet, tidak memungkinkan.

“Kan harga sudah ada di katalog. Tidak bisa di tengah jalan, lalu kita mengubah harga begitu saja. Ini berbeda dengan pabrik yang punya produk di luar katalog, yang dijual bebas di pasaran. Mereka masih bisa memainkan itu untuk mendapatkan margin (keuntungan, Red)” kata Samsul.

Penjelasan yang sama datang dari Yoyok, selaku Kepala HRD & GA PT. Widatra Bhakti, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Meski tidak tahu secara pasti berapa perhitungan keuangan imbas dari defisit BPJS Kesehatan ini, dampaknya cukup terasa. Seperti halnya PT MJB Pharma, keputusan yang sama ia lakukan; mengurangi produksi.

“Ya cukup terasa juga di kami. Produksi juga kami kurangi,” ujarnya ketika dihubungi via telepon. Dampak dari pengurangan produksi itu, shift kerja karyawan juga ikut berubah. Jika sebelumnya kegiatan produksi dilakukan 24 jam x 6 hari kerja dengan 4 kelompok setiap harinya, saat ini hanya 5 hari kerja. Sabtu dan Minggu, tak ada kegiatan produksi di pabrik.

Nah, imbas dari pengurangan produksi itu, beban kerja karyawan menjadi berkurang. Akibatnya, sebagian pekerja pun terpaksa dirumahkan. Keputusan ini berlaku sejak 6 Oktober lalu hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Rabu, 20 November lalu, WartaBromo sempat menemui Nasihin, supervisor pabrik yang ikut dalam daftar karyawan yang di rumahkan itu.

“Saya tidak tahu bagaimana awalnya karena sebelumnya saya sedang cuti tiga hari. Saya tahu kalau sudah dirumahkan ya pas masuk habis cuti itu, sehari berikutnya,” terang Nasihin.

Berdasar data yang didapatnya, total ada 38 karyawan dari 700-an karyawan yang dirumahkan. Termasuk dirinya. Sebagian besar merupakan bagian produksi dengan masa kerja rata-rata di atas 10 tahun. “Informasinya sih ada tambahan lagi yang akan dirumahkan. Kalau tidak salah 10-an orang,” imbuhnya.

Nasihin sendiri terhitung sudah lebih dari 30 tahun bekerja di perusahaan yang merupakan kelompok bisnis Otsuka Group ini. Ia akan memasuki masa pensiun dua tahun mendatang. Sempat menjadi sekuriti di awal karirnya, ia lantas digeser ke bagian produksi sebelumnya akhirnya menjadi supervisor.

Sejak berdiri pada 1988 silam, belum pernah terjadi gejolak di dalam perusahaan. Termasuk, soal karyawan yang dirumahkan. Karena itu, ia pun merasa miris dengan kondisi pabrik saat ini. “Saya masuk dulu itu tidak sampai 100 karyawannya. Sekarang sudah 700 lebih, lha kok malah macet di BPJS uangnya,” ujar Nasihin.

Bagi Nasihin, imbas dari belum terbayarnya tagihan BPJS itu memang cukup parah. Bahkan, dari delapan mesin yang ada di perusahaannya, saat ini hanya satu-dua mesin yang masih beroperasi. Volume produksi yang sebelumnya bisa mencapai 9 juta pack setiap bulannya, kini hanya berkisar 2-3 juta pack.

Terkait keputusan perusahaan yang merumahkannya, Nasihin hanya bisa pasrah. Ia hanya berharap krisis keuangan yang terjadi di BPJS bisa segera pulih. Dengan begitu, ia dan puluhan rekannya yang lain bisa kembali bekerja. “Untungnya meski dirumahkan, gaji pokok tetap dibayarkan seperti biasa. Ya merasa eman (kasihan) dengan pabrik. Kasihan teman-teman juga yang masih muda-muda itu,” ujar bapak tiga anak ini.

Cerita sedikit berbeda datang dari PT Kimia Farma. Cooporate Secretary, Ganti Winarno mengatakan, imbas dari macetnya tagihan obat, pihaknya kini berusaha mencari dana talangan dari pihak ketiga (perbankan). Dengan begitu, proses produksi tetap bisa berjalan seperti biasa. “Kami juga terus berkoordinasi dengan BPJS agar piutan bisa cair di 2018 ini,” terang Ganti via percakapan WhatsApp.

Di sisi lain, industri farmasi bukan satu-satunya pihak yang dipaksa melakukan rasionalisasi sebagai buntut atas macetnya klaim keuangan. Pihak rumah sakit pun demikian. Meski mengklaim tidak sampai memangkas pelayanan kepada publik, rumah sakit mereset ulang prosedur pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

RSUD Bangil misalnya. Buntut dari defisit keuangan BPJS Kesehatan itu, pihaknya harus menata ulang manajemen pelayanan kepada pasien. Sebut saja pelayanan fisioterapi. Jika sebelumya pelayanan ini bisa dilakukan hampir tanpa batas, saat ini dijatah hanya 8 kali. “Itu untuk satu periode pengobatan. Jika lebih, si pasien harus bayar sendiri, sesuai permintaan dari BPJS,” kata Humas RSUD Bangil, Ghozali.

Ghozali tidak ingat secara pasti berapa klaim yang belum dibayar BPJS hingga saat ini. Namun, merujuk data BPJS Kesehatan Pasuruan, hingga November ini, tagihan yang jatuh tempo dan belum terbayar mencapai Rp 26.194.692.376.

Diketahui, cikal bakal program jaminan kesehatan secara nasional ini sejatinya sudah berlangsung lama. Yaitu dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJKN) silam.

Menindaklanjuti UU tersebut, Menteri Kesehatan menerbitkan surat keputusan bernomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/II/2005. Isinya, menugaskan kepada PT. Askes sebagai penyelanggara program jaminan kesehatan masyarakat miskin (PJKMM/ASKESKIN).

Belakangan, beberapa aturan itu diperbarui dengan menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada UU ini pula, pemerintah mengubah PT. Askes sebaga pelaksana program jaminan sosial bidang kesehatan, sebelum akhirnya mengubahnya menjadi BPJS Kesejatan.

Prinsip gotong royong sehingga terjadi subsidi silang antara warga menjadi prinsip dalam program ini. Bentuknya, adalah dengan membayar iuran oleh setiap warga negara. Dengan begitu, akumulasi iuran dari mereka yang sehat bisa dipakai untuk membantu membiayai pengobatan yang tengah sakit.

Mengutip data yang terpublish di laman bpjs.go.id, sampai 1 November 2018 ini, jumlah peserta BPJS mencapai 205.071.003 orang. Rinciannya, kategori penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 92.305.191; PPU APBD sebanyak 17.179.996; PBPU-Pekerja Mandiri sebanyak 30.421.103; kemudian 5.134.578.

Untuk melayani ratusan peserta itu, BPJS telah menggandeng 27.105 fasilitas layanan kesehatan. Dari angka itu, Puskesmas adalah yang paling banyak dengan jumlah 9.909 puskesmas. Kemudian, klinik pratama 6.466 titik; dokter praktik atau perseorangan, 5.292; rumah sakit 2.218 titik; dokter gigi, 1.219; optik, 1.086; apotek PRB dan kronis, 653; klinik utama 238; rumah sakit kelas D Pratama, 24.

Sepanjang tahun lalu, tercatat 223,4 juta layanan telah dilayani BPJS. Rinciannya, layanan tingkat I (pertama) sebanyak 150,3 juta; kemudian layanan poli/rawat jalan sebanyak 64,4 juta; serta layanan rawat inap sebanyak 8,7 juta. Atau, jika dibikin rata-rata, sekitar 612,53 setiap harinya dalam setahun.
Sebanding dengan itu, di tahun yang sama, BPJS juga berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp 74,25 trilun.

Nah, jika ditambahkan dengan perolehan iuran selama beberapa tahun sejak BPJS beroperasi adalah sebesar Rp 235,06 triliun.

Terkait defisit keuangan yang terjadi saat ini, BPJS menyebut karena sejumlah faktor. Pertama, karena iuran yang ada saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria DJSN. Padahal, program JKN-KIS mengunakan prinsip anggaran berimbang, yang mana pendapatan dan pengeluaran harus sama.

“Sebenarnya titik masalahnya terletak di besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktuarial. Persoalannya, meski besaran iuran saat ini masih dalam posisi underpriced, pasti akan ada resistensi di kalangan masyarakat ketika dilakukan penyesuaian,” kata Dirut BPJS Fahmi Idris dalam rilisnya.

Sementara dalam waktu yang sama, lanjut Fahmi Idris, jumlah masyarakat yang sakit terus mengalami peningkatan. Dikutip dari laman BPJS Kesehatan, sampai Agustus 2018, pengeluaran BPJS untuk membiayai penyakit katastropik mencapai Rp 12 triliun atau sekitar 21,07 persen dari total biaya pelayanan kesehatan.

Untuk menghindari defisit yang lebih parah, BPJS mengambil sejumlah langkah. Salah satunya, suntikan dana dan juga optimalisasi tata kelola program JKN-KIS. Selain itu, juga melakukan optimalisasi manajemen klaim dan mitigasi fraud, optimalisasi peran FKPT sebagai gate keeper, serta melakukan efisiensi operasional. (*)