Soekarwo Sarankan Wali Kota Probolinggo Sering Ajak Dewan Ngopi Bareng

1032
Soekarwo, Gubernur Jawa Timur saat acara Sertijab Wali Kota Probolinggo. Pakde Karwo sarankan sering-sering adakan Ngopi Bareng Eksekutif dan Legislatif, untuk perkuat komunikasi dalam membangun Kota Probolinggo untuk lima tahun ke depan.

Probolinggo (wartabromo.com) – Wali Kota Probolinggo, Habib Zainal Abidin disarankan sering gelar “ngopi bareng” dengan dewan. Tak miliki kekuatan mayoritas di parlemen, jadi sebagian pertimbangan sehingga perlu komunikasi dua arah, dalam membangun Kota Probolinggo, untuk lima tahun ke depan.

Tips politik itu disampaikan Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, pada acara Serah Terima Jabatan Wali Kota Probolinggo dan Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo, dengan agenda Mendengarkan Pidato Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Periode 2019-2024 , Rabu (6/2/2019).

“Sering-sering minum kopi bersama pimpinan dan anggota dewan,” kata Gubernur Soekarwo, sambil sunggingkan sedikit senyuman.

Pria yang karib disapa Pakde Karwo itu mengatakan, minum kopi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo, bisa menjadi pondasi dalam menjaga komunikasi dan hubungan baik dalam membangun Kota Probolinggo.

Dengan suasana santai, realisasi visi, misi dan program yang direncanakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan tercapai. Sebab, menurut Pakde Karwo, jika digambarkan dalam urusan rumah tangga, hubungan baik bersama 30 anggota DPRD di Kota Probolinggo merupakan bagian utama.

“Urusan rumah tangga ini agar diselesaikan dulu. Karena 30 anggota dewan itu (seperti, Red) ketua semua, tidak ada yang anggota. Pondasi ini akan baik, salah satunya lewat minum kopi bersama,” tandas Gubernur Jatim 2 periode ini, mencoba memaknai pentingnya komunikasi.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur, menampik hubungan antara Pemkot dengan Dewan, tidak baik. Ia menyebut, hubungan dewan bersama wali kota dan wakil wali kota tak ada permasalahan. Meski begitu, diakui jika sempat ada tarik menarik antara Pemkot dengan Dewan terkait lokasi sertijab kali ini.

“Ada yang berpendapat agar dilangsungkan di kantor DPRD, ada yang berpendapat agar dilakukan di luar. Hingga akhirnya, DPRD berkonsultasi ke Provinsi Jatim. Hasilnya, bisa saja di luar kantor DPRD, terserah Pemkot,” terang politisi asal PDIP ini.

Potensi disharmonis antara Pemkot dengan Dewan, sangat potensial terjadi dalam masa pemerintahan Habib Hadi Zainal Abidin – M. Soufis Subri. Pasalnya, partai pengusung kedua pasangan itu, bukanlah kekuatan dominan di kursi parlemen. Keduanya hanya punya 7 kursi dari 30 kursi dewan, yakni PKB (4 kursi) Demokrat (2 kursi) dan PKS (1 kursi).

Selain itu, politik di dalam DPRD sangat dinamis. Terbukti, pada pemerintahan Wali Kota Rukmini, wakil rakyat sebelumnya juga sangat kritis pada pemerintah. Meskipun, Rukmini berasal dari PDIP yang merupakan pemenang Pileg di kota mangga tersebut dengan meraih 8 kursi. (fng/saw)