Probolinggo (wartabromo.com) – Kabupaten Probolinggo diketahui rawan dengan bencana alam, sehingga pemahaman dan penyadaran risiko bencana mutlak dilakukan. Hanya saja, upaya mitigasi itu, sepertinya belum menjadi perhatian dan prioritas.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, menyadari banyak warga belum sepenuhnya memahami risiko kebencanaan. Itulah kemudian, sejumlah lembaga pendidikan digandeng untuk penguatan mitigasi kebencanaan dimaksud.
“Kami masuk ke lembaga pendidikan baik itu, lembaga pendidikan negeri hingga swasta. Yakni dengan memberikan materi kesiap-siagaan bencana. Pengetahuan ini sangat penting bagi mereka. Karena bencana bisa datang setiap saat. Nah, saat bencana itu terjadi apa yang bisa dilakukan oleh mereka untuk menyelamatkan diri dan orang lain,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi, Selasa (19/2/2019).
Ia menyebut, upaya tersebut sudah dirintis BPBD sejak 2017 lalu. Petugas BPBD masuk ke sekolah–sekolah, untuk memberikan materi tanggap bencana. Kali ini sasaran ke SDN Ngadisari 1, Kecamatan Sukapura. Selain menyasar siswa sekolah dasar dan menengah, BPBD juga mendekati mahasiswa. Salah satunya yakni di Stikes Hafsanawaty Genggong, berupa evakuasi mandiri.
“Sejauh ini langkah antisipasi seperti itu sudah berjalan. Sebab kesiap-siagaan bencana memegang peran penting dalam penanggulangan. Sehingga mitigasi kebencanaan itu dilakukan sejak dini. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan,” ungkap mantan Kepala Bappeda ini.
Sayang, pelaksanaan antisipasi dengan materi kesiapsiagaan bencana itu masih belum terlaksana secara masif. Bahkan pada tahun 2019, belum ada anggaran untuk hal tersebut. Ketiadaan sokongan anggaran itu, tak disanggah oleh Anggit. “Kami upayakan dalam PAK. Jika tidak memungkinkan, maka akan masuk di anggaran 2020,” imbuhnya.
Untuk itu, pihak BPBD masih terus melakukan kajian. Agar pengalokasian dana semacam itu bisa tepat sasaran. Termasuk untuk daerah mana saja yang menjadi prioritas lantaran sering terdampak bencana. Sehingga pihak BPBD juga belum dapat memperhitungkan dana yang dibutuhkan.
“Sebab menyangkut jumlah lokasi dan sasaran. Untuk itu, kamu juga masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan,” tandas Anggit. (fng/saw)
