Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang Belum Ikuti Imbauan KPK soal Larangan Terima Parcel

18939
Jubir KPK, Febri Diansyah. (Foto: asumsi.co)

Pasuruan (WartaBromo) – Otoritas daerah di Pasuruan, Probolinggo, bahkan Lumajang belum juga menerbitkan edaran terkait larangan menerima gratifikasi berupa uang atau parcel Lebaran. Dikutip dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru tiga daerah di Jatim yang menindaklanjuti imbauan komisi antirarasuah itu dengan membuat surat edaran.

Ketiga daerah yang dimaksud adalah Pemkot Malang, Pemkab Sidoarjo dan juga Pemkab Trenggalek. “Kami sangat mengapresiasi langkah Pemda yang sudah membuat surat edaran terkait larangan menerima gratifikasi berupa uang atau parcel lebaran,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Diketahui, per 8 Mei lalu, komisi antirasuah itu menerbitkan surat imbauan yang ditujukan kepada kepala daerah dan juga korporasi di seluruh Indonesia. Kepada kepala daerah, KPK meminta yang bersangkutan membuat surat edaran yang berisi larangan bagi pejabat/ASN menerima gratifikasi berupa uang atau bingkisan lebaran.

Baca Juga :   KPK Bawa Bupati Probolinggo ke Jakarta

Selain itu, melalui surat bernomor B/3957/GTF.00.02/01-13/05/2019, itu KPK juga meminta pihak korporasi memberikan uang atau parcel kepada pejabat negara. Jika pun pada akhirnya karena kondisi tertentu pemberian itu tidak bisa ditolak, KPK mempersilakan pejabat/ASN bersangkutan melaporkannya ke KPK.