Lambat Kerjakan Proyek, DPUPR dan DPRKP Kota Pasuruan Kena Denda

564

Pasuruan (wartabromo.com) – Tahun 2018, ada 6 proyek pada dua dinas di lingkungan Pemkot Pasuruan terlambat pengerjaannya. Karuan saja, BPK berikan rekomendasi denda sebanyak Rp273.069.628,00.

Dua instansi itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR); serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pemkot Pasuruan.

Dalam dokumen laporan BPK Perwakilan Jatim yang didapat WartaBromo.com, DPUPR dan DPRKP terkena denda akibat keterlambatan menyelesaikan kegiatannya, pada enam proyek yang dikelolanya.

Enam proyek itu merupakan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban
realisasi proyek jalan, irigasi, dan jaringan.

Tak tanggung-tanggung, akibat lambannya mengerjakan proyek, uang yang harus disetor karena denda, dicatatkan BPK pada keduanya sebanyak Rp273.069.628,00.

Grafis denda keterlambatan pengerjaan proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Paket pekerjaan terlambat itu, yakni:

  1. Peningkatan Jalan Slagah pada DPUPR
    Dengan nilai kontrak pekerjaan
    Rp2.185.240.000,00, terkena denda keterlambatan sebesar Rp52.445.760,00 (Rp2.185.240.000,00
    x 1/1000 x 24 hari).
  2. Peningkatan Jalan Tembus Jl. Krapyakrejo I – JI. Krapyakrejo II pada
    DPUPR
    Dengan nilai pekerjaan Rp4.313.200.000,00, terkena denda keterlambatan sebesar Rp107.830.000,00
    (Rp4.313.200.000,00 x 1/1000 x 25 hari).
  3. Pemeiiharaan Berkala Jalan Kalimantan pada DPUPR
    Dengan nilai pekerjaan
    sebesar Rp1.219.700.000,00, terdapat
    denda sebesar Rp28.053.100,00 (Rp1.219.700.000,00 x 1/1000 x 23 hari).
  4. Pengembangan Pipa Air Minum Jl Patimura-Kepel-Kejobo Lor (∅ 6″)
    Kecamatan Bugul Kidul pada DPRKP
    Dengan nilai kegiatan proyek
    Rp648.980.000,00, BPK mengenakan denda sebesar Rp30.502,060,00 (1/1000 x Rp648.980.000,00 x 47 hari).
  5. Pengembangan Pipa Air Minum Jl Hasanudin – JL Halmahera (∅ 6″ )
    Kelurahan Karanganyar pada DPRKP
    Dengan nilai pekerjaan Rp645.602.000,00, dikenai denda sebesar Rp25.824.080,00 (1/1000 x Rp645.602.000,00 x 40 hari).
  6. Belanja Modal Pengembangan Pipa Air Minum Jl Petahunan Raya Ketug
    (∅ 4” ) Kelurahan Karang Ketug Kecamatan Gadingrejo pada DPRKP
    Dengan nilai proyek sebesar
    Rp645.787.000,00, denda yang terbayar sebanyak Rp28.414.628,00 (1/1000 x Rp645.787,000,00 x 44 hari).

Baca: Laporan BPK: DPUPR Kota Pasuruan Paling Banyak Kembalikan Kelebihan Pembayaran Proyek

Sebelumnya diketahui, DPUPR dan DPRKP Kota Pasuruan, mengembalikan kelebihan pembayaran proyek pada tahun anggaran (TA) 2018 lalu. Itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) temukan 21 paket pekerjaan kekurangan volume.

Selain dua instansi itu Bagian Umum Sekretariat Daerah; serta RSUD Dr. Soedarsono, juga mendapatkan rekomendasi serupa, mengembalikan kelebihan pembayaran belanja modal infrastruktur.

Namun, dari paket-paket kegiatan tersebut, DPUPR terbanyak mengembalikan kelebihan pembayaran proyek mencapai Rp186.957.050,98. (ono/ono)