Bangil (wartabromo.com) – Berlarutnya kasus sengketa lahan antara warga dengan TNI AL jadi keprihatinan sejumlah pihak. Malah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan singgung nama Joko Widodo, Presiden RI untuk menyelesaikan sengketa ini.
Adalah Joko Cahyono yang tiba-tiba menyebut nama Jokowi saat menyoroti keberadaan warga Kabupaten Pasuruan yang tengah menghadapi problem sengketa lahan dengan TNI AL.
Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan tersebut menilai, kasus ini seakan tanpa ujung penyelesaian. Warga hidup dalam tekanan, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian serius untuk menyelesaikannya. Tak tanggung-tanggung, perhatian sepatutnya tidak hanya diberikan oleh Pemerintah Daerah, karena kasus yang membelit warga sekitar Pusat Latihan Tempur TNI AL (Puslatpur) Grati itu kudu langsung diselesaikan Presiden.
Joko Cahyono -yang sudah empat kali terpilih menjadi anggota dewan itu- menegaskan, perlunya kehadiran Jokowi. Dengan jabatan presiden yang saat ini disandang, tentu memiliki kendali atas instansi matra angkatan laut itu.
Berikut kalimat disadur dalam sebuah rekaman wawancara dengan WartaBromo:
“Bapak Jokowi yang terhormat,
Ada anak-anak bangsa di tanah Prokimal yang butuh perhatian khusus dari Bapak Jokowi.
Ini kaitannya dengan rakyat Bapak dan instansi yang ada di dalam kendali Bapak yakni Angkatan Laut yang ada di tanah Prokimal.
Saya pikir Bapak sebagai pengayom bangsa ini bisa menjembatani bagaimana baiknya kedua kepentingan ini bisa terakomodir dengan baik,”
Sebelumnya, ia menyebutkan ada PR (pekerjaan rumah) besar di Kabupaten Pasuruan menyusul Program Pemukiman TNI Angkatan Laut (Prokimal) Grati. Lahan Prokimal yang dibarengi dengan dibangunnya Puslatpur itu mengitari lahan di belasan desa di Kecamatan Lekok, Nguling, dan Grati.
Pernyataan itu disampaikan Joko sesaat setelah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, yang dilaksanakan pada Rabu (21/8/2019) siang tadi.
Pria tambur tersebut mengungkapkan, selama ini hak-hak masyarakat di tanah Prokimal belum tersentuh dan belum terfasilitasi dengan baik. “Itu rakyat kita, itu penduduk kita. Sampean tanya KTP mereka, itu penduduk Kabupaten Pasuruan. Maka bagaimana Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus dan harus memfasilitasi hak-hak masyarakat di tanah Prokimal,” kata Joko.
Relokasi bagi warga, disebut Joko, bukan solusi, karena jika dirujuk pada rekomendasi Komnas HAM, lahan yang saat ini digunakan TNI AL, harus dikembalikan kepada warga.
Ia berharap, semua pihak mulai dari pemerintah, dewan, maupun pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian sengketa lahan ini lebih mengedepankan aspek kemanusiaan.
Itulah kemudian, seorang tentara, yang dianggapnya sebagai saudara tua, ketika purna juga akan menjadi masyarakat sipil.
“Mari terkait permasalahan ini kita duduk pada porsi yang sama yakni apa kita mengedepankan aspek kemanusiaan,” lanjutnya.
Meski tak mengungkap targetan waktu, tapi akselerasi upaya penyelamatan dan penyelesain bisa dilakukan dengan melibatkan, seluruh unsur pimpinan daerah, duduk bersama dengan pihak terkait yang tengah bersengketa. (ono/ono)
