Probolinggo Punya Kantor Imigrasi

2320

Jakarta (wartabromo.com) – UKK (Unit Kerja Kantor) Imigrasi di Kabupaten Probolinggo dipastikan berdiri. Kantor ini diyakini dapat meningkatkan layanan keimigrasian.

Kepastian itu terungkap setelah Bupati Probolinggo P Tantriana Sari dan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

MoU antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dengan Kementrian Hukum dan HAM RI ditandatangani di ruang pertemuan gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, di Jakarta Selatan pada Jumat (6/9/2019).

Ronny F Sompie mengatakan, didirikannya UKK Imigrasi di Kabupaten Probolinggo merupakan langkah strategis pada peningkatan pelayanan pengajuan pembuatan paspor.

Tentu saja keberadaannya kian memudahkan warga asing, di antaranya pelayanan perpanjangan izin tinggal.

Menurutnya, UKK Imigrasi di Kabupaten Probolinggo akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan pelayanan dari kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

“Termasuk juga lebih memudahkan pengawasan keimigrasian di wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo dan tiga kabupaten di sekitarnya,” kata Ronny.

Bupati Probolinggo, Tantri mengungkapkan, langkah yang diambil Pemkab Probolinggo adalah untuk menjawab keinginan warga.

Selama satu bulan ke depan, Pemkab Probolinggo selanjutnya berupaya menyempurnakan kebutuhan teknis maupun sarana prasarana UKK, mulai server jaringan internet hingga SDM memadai.

SDM memadai tersebut ditentukan sesuai kriteria yang dibutuhkan melalui SK Bupati yang dikatakan telah ditanda tangani beberapa waktu yang lalu.

“Mohon doa restunya seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujar Tantri.

Persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Pendirian UKK dalam dua bulan terakhir, juga diapresiasi.

“Jadi secara keseluruhan progres persiapan telah kami cukupi dan Insya Allah target bisa kita capai,” tandas istri Hasan Aminuddin ini.

Ditargetkan, pada Oktober nanti, UKK Kabupaten Probolinggo sudah beroperasi, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. (saw/saw)