Sukapura (wartabromo.com) – Penolakan terhadap rencana pemerintah pusat untuk membangun kereta gantung di kawasan Gunung Bromo terus bergelora. Forum Sahabat Gunung (FSG) juga menolak keras rencana itu dan meminta untuk dikaji ulang.
“Pada tataran prinsip secara overall (keseluruhan) dinilai dari berbagai segi, kami FSG menolak keberadaan terkait rencana tersebut,” kata Moh. Anshori selaku Humas FSG kepada wartabromo.com, Rabu, 5 Februari 2020.
Pegiat lingkungan hidup itu, mengemukakan beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan. Di antaranya adalah pengembangan kawasan Bromo Tengger Semeru harus mengedepankan prinsip-prinsip peduli lingkungan. Kemudian melihat daya dukung dan menjungjung tinggi nilai adat dan budaya.
Selain itu, harus mengajak masyarakat sekitar berdialog dan menyampaikan suaranya. Selama ini, menurutnya, pemerintah belum melakukannya ketika mengambil kebijakan tersebut. Sehingga terkesan, proyek ambisius itu dipaksakan untuk diterima oleh semua. Baik masyarakat sekitar, pelaku jasa wisata, pegiat lingkungan hidup dan lain sebagainya.
“Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan tersebut. Diperlukan duduk bareng dan sama-sama membuka peluang untuk dialog. Kereta gantung bukan pilihan terbaik didalam pengembangan pariwisata Bromo Tengger Semeru,” tandas pria yang karib dipanggil Ori itu.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, rencana tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang Kertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lingkar Selatan. Dalam dokumen setebal 150 halaman lebih itu, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 300 miliar lebih. (saw/saw)
