Pemkab Pasuruan Siapkan Rp8 Miliar untuk Sembako Warga Terdampak Covid-19

1673

Pasuruan (wartabromo.com)
Masyarakat tak berpenghasilan, bahkan miskin mendadak (Misdak) akibat dampak Covid-19 di Kabupaten Pasuruan mendapat perhatian.
Anggaran sebesar Rp8 miliar disiapkan untuk membantu mereka.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya mengatakan, anggaran ini berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020. Dalam realisasinya, besaran uang tersebut akan dipergunakan untuk pembelian paket sembako yang akan dibagikan pada warga Kabupaten Pasuruan, yang dinilai paling  terdampak dari sisi perekonomian.

Warga terdampak itu disebutkan Anang, antara lain tukang ojek, PKL (pedagang kaki lima), kuli bangunan, hingga tukang becak.

“Kita sudah merencanakan penganggaran ini. Ini adalah bagian dari upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan dari sisi sosial kemasyarakatan,” kata Anang, saat ditemui di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (12/04/2020).

Baca Juga :   Lapas Pasuruan Bebaskan 18 Napi yang Masih Jalani Hukuman, Ada Apa?

Sampai sejauh ini, Pemkab Pasuruan masih mendata jumlah warga terdampak yang akan menerima bantuan ini. Menurut Anang, para penerima ini diprioritaskan pada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti PKH (program Keluarga Harapan) dan bantuan lainnya.

“Kalau yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat tidak menjadi skala prioritas kita. Paket sembako ini lebih dititik beratkan pada warga yang terkena imbas paling berat, yakni PKL, tukang ojek, kuli bangunan, tukang becak dan sebagainya,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Pasuruan itu menegaskan anggaran sebesar Rp8 miliar yang disiapkan juga bagian menindaklanjuti intruksi Pemerintah Pusat yang meminta semua Pemerintah Daerah membantu masyarakat yang mengalami dampak paling buruk akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga :   Corona dan Kesombongan Manusia

“Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa perekonomian Negara bisa minus 0,4 persen akibat Covid-19 ini. Maka dari itu, setiap pemerintah daerah harus bisa membantu masyarakat yang terdampak paling buruk, yakni warga miskin dan tak berpenghasilan,” terang Anang. (mil/ono)