Jakarta (WartaBromo.com) – Wabah corona berimbas pada sosial dan perekonomian. Pemberian bantuan dalam program jaring pengaman dipercaya jadi solusi meski harus dilakukan dengan serius berikut sikap fleksibel.
Soal bantuan di tengah wabah ini sepertinya menjadi perhatian seluruh kalangan.
Tak tanggung-tanggung Presiden Joko Widodo dalam akun Facebook resminya menunjukkan atensinya.
Ia menegaskan, kepala daerah agar fleksibel mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos (bantuan sosial).
“Data penerima bansos agar dibuka secara transparan: siapa, kriterianya apa, jenis bantuannya, dll,” ungkap Presiden dalam tulisannya, Senin (4/5/2020).
Hal ini menurutnya, agar penyaluran bansos bisa lebih jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang sangat mungkin muncul di tengah masyarakat. “Kita juga bisa melakukan koreksi di lapangan,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan, semua program jaring pengaman sosial, dari Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa, telah berjalan.
Jokowi telah menginstruksikan agar Menteri Sosial, gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa turun langsung menyisir pelaksanaan program ini ke lapangan. “Seluruh program tersebut harus sampai di tangan keluarga penerima pada pekan ini,” tandasnya.
Seperti diketahui sejumlah daerah telah diminta untuk menyediakan anggaran dengan porsi besar untuk penanganan Covid-19. Satu hal pasti adalah terkait stimulus dampak sosial dan ekonomi.
Di antara yang bisa dicatatkan pada Pemkot Pasuruan yang telah melakukan realokasi anggaran hingga terkumpul Rp57,2 miliar.
Dari angka refocusing tahap pertama ini, alokasi untuk jaring pengaman sosial sebanyak Rp10,69 miliar dan alokasi untuk pemulihan dampak ekonomi sebesar Rp9,6 miliar.
Rencananya, jaring pengaman sosial, tiap KK akan menerima bantuan senilai Rp200 ribu. Kemudian untuk pemulihan ekonomi bantuan yang akan diberikan senilai Rp600 ribu per orang.
Jumlah penerima bantuan jaring pengaman sosial yang didapat media ini ada 13.489 KK, sedangkan bantuan
pemulihan dampak ekonomi penerimanya sekitar 4.000 orang.
Meski demikian belum ada kejelasan bagaimana skema penyaluran bantuan dimaksud. Apakah akan berbentuk
tunai, paket sembako, atau dalam bentuk e-money. Hal lain adalah, kapan bantuan itu disalurkan dan dengan mekanisme yang seperti apa. (ono/ono)
