“Kritikan yang dilayangkan Bupati Lumajang kepada Bupati Boltim berbuntut agak panjang. Bahkan sempat turut terseret dalam trending Twitter pertama bertopik Bupati. Padahal masih banyak yang perlu diurus ketimbang saling sindir.”
Oleh : Maya Rahma
DI TENGAH pandemi Covid-19, muncul “kegaduhan” dari elite politik lokalan. Ya meskipun situasi panas ini hanya melalui media sosial, namun sepertinya ada beberapa hal yang harus disentil.
Kegaduhan ini berasal dari kritikan yang dilayangkan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. Dalam tayangan di berbagai video merekam jika Cak Thoriq menanggapi aksi Sehan yang mengatakan Menteri bodoh.
“Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Termasuk kita bekerja keras untuk menuntaskan corona ini. Kalau ada Bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus desanya, daerahnya, wilayahnya,” katanya.
Menurut Cak Thoriq, semua pihak bekerja keras untuk menyalurkan bantuan termasuk di Lumajang. Kalau ada permasalahan di daerahnya, harus ada solusi dari Bupati.
“Bupati Bolaang Mongondow Timur ingat itu. Kerja keras. Kita semua kerja keras. Kalau memang ruwet, memang ruwet, soal sekarang banyak masalah, memang banyak salah. Diselesaikan. Jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan anda yang salah urus,” tambahnya.
Sontak hal ini bikin panas warga. Khususnya warga Boltim. Secara khusus bahkan beberapa warga ada yang masuk ke grup-grup Lumajang untuk menyampaikan protesnya.
Hal ini membuat Sehan ikut berkomentar melalu sebuah video. Ia menjelaskan duduk permasalahan di daerahnya.
Sehan menyebut, pihaknya keberatan dengan bantuan yang mengharuskan warga mengeluarkan uang untuk membuat rekening. Sebab, jarak rumah warga ke kota sangat jauh dan membutuhkan ongkos dari Rp200 – 450 ribu. Tak hanya itu, dalam sehari, Bank hanya mampu menerbitkan sekitar 30an tabungan. Sehingga butuh waktu untuk warga menerima bantuan.
“Makanya saya mencak-mencak karena hal itu. Pertama kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulant beras kepada warga yang menerima BLT tapi BLTnya belum datang. Perlu diingat bupati Lumajang, anda Cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya tidak potong sama PNS karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, saya gak berani potong. Kalau anda, kasih 5 kilo aja rasanya dah gede,” jelasnya.
“Urus aja tuh rakyatmu. Jangan saya yang berdebat dengan menteri. Kalau saya salah, biar menteri yang negur saya,” tegasnya.
Dari sini meski saya warga Lumajang, saya sangat setuju dengan pernyataan Bupati Boltim. Tak seharusnya Cak Thoriq turut campur permasalahan wilayah lain.
Ntah Bupati Boltim bilang menteri bodoh atau segala macamnya, ya itu urusannya Bapak Sehan dong. Apalagi jika Cak Thoriq tidak mengetahui alasan Bupati Boltim protes dengan kebijakan pemerintah. Bisa jadi, Pak Sehan sudah melakukan protes secara surat menyurat kepada menteri tapi tak ditanggapi. Kan tidak ada yang tahu. Jadi ya sudah biarkan.
Ingat Cak Thoriq, njenengan bukan humas Menteri. Kalau misalkan menteri tidak diterima, ya biar ditegur aja Bupatinya. Ada hal yang lebih penting untuk diurus, selain mengomentari “rumput tetangga”.
Seperti penyaluran bantuan yang harus dikontrol, solusi untuk para pelaku UMKM. Termasuk memikirkan perencanaan ke depan setelah Covid-19 mereda. Program-program yang harusnya berjalan tahun ini, harus tertunda. Otomatis perlu ada win-win solution yang dipikirkan pemangku kebijakan.
