Kraksaan (wartabromo.com) – Warga Kabupaten Probolinggo tak perlu bingung mencari data bantuan sosial (bansos) Covid-19. Website siaga covid-19 yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bisa diakses untuk mendapatkan layanan.
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian menuturkan, untuk bisa mengakses informasi bansos, warga cukup membuka website https://siagacovid19.probolinggokab.go.id/bansos/pengaduan/terdampak. Lalu cantumkan nomor KK (Kartu Keluarga), KTP, nama pelapor, nama terdampak dan isi aduannya.
Admin yang terintegrasi dengan 3 satuan kerja (Satker), yakni Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), akan memilah jenis aduan yang masuk.
“Isi aduan silahkan soal apa saja asal terkait bansos Covid-19, bisa soal bansos yang salah sasaran, penyelewengan, dan lain-lain,” kata Yulius pada Jumat, 15 Mei 2020.
Mantan Camat Sukapura itu, mengatakan jika bansos yang diadukan berkaitan dengan PKH dan BPNT, maka Dinsos yang akan menjawab aduan warga. Jika yang bermasalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), maka menjadi ranahnya PMD. Jika aduannya soal KK atau NIK, maka akan direspon oleh Dispendukcapil.
“Kita berikan jawaban paling lambat satu jam setelah aduan masuk, sebelum dilakukan verifikasi di lapangan. Pasca itu, petugas akan melakukan verifikasi lapangan. Silahkan dilaporkan jika ada kejanggalan,” ungkap Yulius.
Pemkab Probolinggo, kata Yulius, juga melayani pengaduan bansos melalui WhatsApp (WA) dan SMS. Nomor yang bisa diakses adalah 0811 3228 5555.
“Nomor layanan itu, tidak menerima panggilan bicara. Juga bukan pendaftaran penerima bansos,” tandas ayah 2 anak itu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Ahmad Arif mengatakan, layanan itu untuk mempermudah masyarakat, jika ingin menyampaikan pengaduan ataupun permasalahan terkait bansos Covid-19 yang selama ini berjalan. Upaya ini ditegaskan sebagai bentuk transparasi data penerima bantuan sosial.
“Pemerintah daerah memberikan akses pengaduan melalui aplikasi, agar masyarakat bisa mengecek data bansos masing-masing. Sehingga mereka mengetahui jenis bantuan apa yang didapat atau bahkan tidak menerima bantuan,” ujarnya.
Sejak diluncurkan pada 4 hari yang lalu, sudah lebih dari 200 pengaduan masuk. Menurutnya, ini menunjukkan, masyarakat memang butuh informasi masif terkait distribusi bansos. Baik Bansos pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“Bansos itu kan ada beberapa penyaluran. Warga bisa mengeceknya melalui cara ini. Datanya terbuka, jadi tidak bisa apusi, kalau dapat ya dapat, tidak ya tidak,” tandas pejabat asal Kecamatan Paiton itu. (saw/ono)
