Pakuniran (wartabromo.com) – Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo kisruh. Dua kelompok massa melakukan demo di kantor desa setempat pada Senin, 8 Juni 2020.
Sekitar pukul 18.00 WIB, puluhan warga mendatangi kantor desa. Mereka mempertanyakan pembagian BLT DD yang diduga hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki hubungan erat dengan pihak pemerintah desa. Pola itu, dianggap merugikan warga lainnya dan tak mencerminkan keadilan.
“Rata-rata penerima BLT itu adalah keluarga dan kerabat dari perangkat desa. Sedangkan untuk RT dan RW tidak diberikan hak untuk mendata, malah perangkat desanya yang mengambil alih pendataan,” tutur Suprapto, salah satu warga.
Tak berapa lama, muncul juga kelompok massa yang lain. Mereka bukan pendukung massa yang mempersoalkan distribusi BLT DD. Melainkan warga yang menikmati kucuran dana BLT DD. Jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Beberapa pihak sempat menyebut, massa ini, diduga digerakkan oleh pemerintah desa setempat.
“Sedangkan kita sendiri tidak ingin unjuk rasa atau pun mencari kegaduhan, tapi malah pak Kades-nya juga ikut mengumpulkan massa dari penerima BLT DD. Sehingga terjadi sedikit gesekan, juga karena kata-kata dari Pak Tinggi (Kades) yang kurang enak,” terang Suprapto.
Terkait pengarahan massa tandingan itu, sejauh ini belum ada tanggapan dari Sirrahum, Kepala Desa Ranon. Upaya konfirmasi kebenaran massa tandingan maupun kuota BLT DD yang disoal, belum direspon.
Menurut Hari Pribadi, Camat Pakuniran, pemerintah desa dan kecamatan sudah menampung aspirasi warga itu. Desa Ranon sendiri, mendapat kuota 266 kepala keluarga (KK) untuk alokasi BLT DD.
“Kuotanya sudah terpenuhi. Sehingga nanti kami ajukan bantuan sosial lainnya selain dari BLT DD,” katanya.
Untuk itu, Hari sudah meminta pemerintah desa agar memfilter daftar penerima yang layak.
Hari menduga adanya massa diduga tandingan dan penyaluran tidak tepat sasaran, terkait Pilkades. Di mana kepala desa saat ini, hampir habis periodenya.
“Sudah saya minta kepada pemerintah desa untuk memfilter siapa yang berhak mendapat bantuan, lalu ketemu lah 262 KK tersebut. Kedatangan warga yang tidak dapat itu, memang karena kuotanya penuh, sehingga kami usulkan untuk bansos yang lainnya,” terang Hari. (cho/saw)
