Belum di Satu Frekuensi, Golkar-PDIP Terancam Pecah Kongsi di Pilwali 2020

4682

Pasuruan (WartaBromo.com) – Bangunan komunikasi Partai Golkar dan PDI Perjuangan Kota Pasuruan jelang perhelatan Pilwali 2020 tak terlihat. Padahal dua partai ini kokoh sebagai jawara pada pemilihan 2015 silam.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Pasuruan, Syaifullah Maksum mengakui, jika sampai saat ini masih belum ada komunikasi politik secara formal antara partainya dengan PDI Perjuangan

Pada Pilwali periode lalu Golkar dan PDI Perjuangan berada dalam satu gerbong rombongan. Namun, karena hingga kini belum ada komunikasi, kedua partai ini pun diisukan bakal pecah kongsi.

“Kita tidak menyatakan seperti itu (pecah kongsi). Mungkin frekuensinya saja masih belum sama ini. Tapi namanya politik, bisa saja yang mungkin menjadi tidak mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin,” kata Syaifullah kepada WartaBromo, Jumat (19/06/2020).

Baca Juga :   Gedung SKB Pandaan Mulai Dipakai Untuk Isolasi

Diketahui, pada Pilwali 2015 Golkar-PDI Perjuangan mantapkan koalisi usung nama Setiyono dan Raharto Teno Prasetyo sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan.

Paket nama yang diusung Golkar dan PDI Perjuangan itu pun menangkan pertarungan, memimpin Kota Pasuruan selama 5 tahun, sampai akhirnya kembali menghadapi proses pemilihan kepala daerah tahun ini.

Syaifullah melanjutkan, sampai sejauh ini yang sudah membuka komunikasi politik dengan partainya adalah PKB dan 4 Parpol yang dinamakan dengan istilah 9 bintang (antara lain PKS, Gerindra, PPP, dan PAN).

Di sisi lain, pada penjaringan yang dilakukan Partai Golkar bulan Januari lalu, figur yang akan diusung PDI Perjuangan yakni Raharto Teno Prasetyo tidak sempat mengambil formulir pendaftaran karena penjaringan sudah ditutup.

Baca Juga :   Upah Minimum 2022 Bakal Naik, Berapa Besarannya?

Kasak kusuk yang beredar, waktu itu Golkar dianggap sengaja menutup pendaftaran sebelum ketua PDI Perjuangan Kota Pasuruan tersebut mengambil formulir.

Anggapan ini langsung ditepis oleh Syaifullah. Dalam sebuah kalimat konfirmasi, Syaifullah menegaskan, bahwa pihaknya tidak menghalangi orang per orang untuk mendaftar. Penutupan masa penjaringan itu memang sudah berdasarkan rapat sebelumnya. (tof/ono)