PAC PKB Kota Pasuruan Tolak Pencalonan Gus Ipul di Pilwali Kota Pasuruan

2299

Pasuruan (WartaBromo.com) – DPP PKB wacanakan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul maju di pilkada Kota Pasuruan. Hal itu memantik reaksi dari 4 PAC PKB di Kota Pasuruan dengan menolak pencalonan kakak Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf itu.

Bentuk penolakan ini mereka sampaikan melalui surat pernyataan bersama. Surat ini mereka kirimkan ke DPP, melalui kantor DPW PKB Jawa Timur hari ini, Kamis (13/08/2020).

Ketua PAC Bugul Kidul, Abdur Rohman mengaku, ia beserta kawan-kawannya kecewa dengan rencana DPP yang akan memberikan rekomendasi kepada Gus Ipul.

Sebab sejak awal, di tingkat bawah mereka telah memperkenalkan 4 kandidat yang telah diusulkan DPC PKB itu kepada masyarakat. Namun, kerja politik mereka seakan sia-sia, setelah tiba-tiba DPP PKB justru memberikan nama lain.

“DPP tidak serta merta seperti itu. Ketika memunculkan siapapun, paling tidak itu harus melihat yang dikehendaki arus bawah itu siapa,” kata Abdur Rohman.

Sementara itu, Ketua PAC PKB Panggungrejo, Yudi Riswandono menilai, DPP semena-mena jika benar akan menurunkan rekomendasi kepada Gus Ipul.

Harapan dari 4 PAC PKB, rekomendasi dari pusat turun kepada salah satu dari 4 figur yang sebelumnya telah diusulkan DPC ke DPP.

“Kalau memang tetap dipaksakan Gus Ipul, ya kami yang di bawah tidak bertanggung jawab apabila nanti terjadi kekalahan,” kata Yudi.

Saat ini Yudi dan 3 PAC PKB lainnya masih menunggu bagaimana tanggapan pusat atas surat pernyataannya untuk menentukan langkah yang akan mereka lakukan.

Sekadar diketahui, PKB telah mengusulkan 4 figur ke pusat untuk mendapatkan rekomendasi maju di pilkada Kota Pasuruan. Mereka adalah Abdullah Junaedi, M. Nawawi, Mochammad Mahfudz, dan Ismail Nachu.

Nama Gus Ipul muncul dari pernyataan Ketua DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. Misbakhun menyatakan Golkar dan PKB akan berkoalisi di Pilwali Kota Pasuruan dan mengusung pasangan Gus Ipul-Adi Wibowo. Ia bahkan juga mengklaim komunikasi politik dua partai yang memiliki kursi terbanyak di legislatif ini sudah mencapai 99,9%. (tof/ono)