Pasuruan (WartaBromo.com) – Sejumlah petani di Kabupaten Pasuruan mengeluhkan program Kartu Tani yang digagas pemerintah pusat.
Pasalnya, kendati sudah diluncurkan sejak tahun lalu, pelaksanaan di lapangan justru terseok-seok lantaran ketidaksiapan perangkat.
Hal disampaikan Ketua Komisi II DPRD setempat, Joko Cahyono usai bertemu sejumlah kelompok tani di Purwodadi, Jumat (11/09/2020).
“Secara ide, program kartu tani itu sebenarnya bagus. Tapi, akhirnya justru menjadi masalah karena ketidaksiapan daerah dan juga perangkatnya,” kata Joko.
Joko kemudian menjelaskan betapa kacaunya program ini. Sebab, BNI 46 yang ditunjuk sebagai leading sector ternyata belum siap.
“Oleh BNI 46, kartu tani yang seharusnya bisa dipakai, ternyata belum dicetak,” terang politisi NasDem ini.
Padahal, keberadaan kartu tani itu sangat penting karena menjadi alat transaksi untuk membeli pupuk.
“Jadi sebelumnya petani mengisi daftar kebutuhan pupuk secara online. Setelah itu, mereka seharusnya mendapatkan kartu tani itu untuk membeli pupuk. Ternyata, banyak yang belum dicetak. Kan repot,” jelas Joko.
Menurut Joko, ketidaksiapan perangkat bukan hanya terjadi pada Kartu Tani yang belum seluruhnya tercetak.
“Petani yang sudah mendapatkan kartunya pun tidak bisa memakai karena sistem di BNI-nya ternyaya juga belum ready,” ungkap Joko.
Dikatakan Joko, sebenarnya ada mekanisme lain yang bisa dipakai petani untuk bisa mendapatkan pupuk. Tapi, regulasinya cukup rumit. Misalnya, dengan menyerahkan foto lahan sawah.
“Dan itu prosedurnya rumit karena harus mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian. Masalahnya, respons terkait ini juga kelihatan,” tegas Joko.
Untuk mengurasi persoalan itu, Joko pun berencana menyampaikannya langsung ke Kementerian Pertanian di Jakarta. (trm/asd)
