Pasuruan (wartabromo.com) – Lelang jabatan Sekretaris Daerah (sekda) Kota Pasuruan yang dilakukan di tengah bergulirnya tahapan pilkada dinilai kurang tepat. Karenanya, salah satu fraksi di DPRD Kota Pasuruan mengusulkan agar seleksi itu ditunda.
Adalah Ketua Fraksi Amanat Pembangunan, Helmi yang meminta pembatalan lelang sekda. Hal itu karena ia menilai sekda merupakan jabatan strategis yang harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Menurutnya, sekda adalah koordinator administrasi tertinggi di pemerintah daerah.
“Saya melihat proses lelang jabatan sekda ini terkesan grusa-grusu,” ungkap Helmi, dalam progam D’jandoman Wartabromo, Rabu, (30/9/2020) kemarin.
Ia menjelaskan, tiga nama yakni, Rudiyanto, Mualif Arief, dan M Faqih sudah ramai menjadi perbincangan publik di tengah tahapan pilkada 2020. Bahkan, Helmi menyebut sebagian masyarakat malah menganggap lelang jabatan kali ini jadi ajang jual beli jabatan.
“Ndek warung-warung wes wero kabeh i, sopo seng dadi engkok, lak lucu a ngene iki,” tandasnya.
Helmi juga menjelaskan, tahapan pilkada ini bukan ajang untuk melelang jabatan sekda. Jabatan tertinggi di Pemerintahan harus benar-benar sesuai mekanisme dengan orang-orang yang terpilih, hal itu ditegaskan karena sekda bukan jabatan politik.
Untuk itu, pihaknya bersama fraksi-fraksi yang lain mencoba terus melakukan pembahasan terkait penundaan lelang jabatan. Selanjutnya, pihaknya akan mendesak pimpinan mengirimkan surat kepada gubernur, agar menunda lelang jabatan sekda.
“Ini bukan jabatan politik, tidak mencondong ke siapapun, itu harus murni,” tutupnya. (don/ono)
