Pencairan BLT DD Tahap III Kabupaten Probolinggo Belum Tuntas

1366

Kraksaan (wartabromo.com) – Penyaluran dana desa (DD) untuk program bantuan langsung tunai (BLT DD) Tahap III di Kabupaten Probolinggo belum tuntas. Perubahan data menjadi salah satu faktornya.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, sebanyak 227 dari 325 desa yang selesai menyalurkan. Sementara 98 desa yang belum menyalurkan BLT DD. Salah satu problemnya adalah administrasi.

“Ada sebagian yang belum menyalurkan. Untuk pencairan BLT DD tahap satu dan dua semuanya sudah tuntas. Karena itu juga jadi salah satu syarat bagi pemerintah desa untuk mencairkan BLT DD tahap ketiganya,” sebut Kepala DPMD setempat, Edi Suryanto.

Semula BLT DD itu, dibagikan secara tunai langsung kepada KPM. Namun, sejak Tahap II, berubah menjadi sistem transfer. Sehingga membuat proses penyesuaian terus dilakukan oleh pihak desa dan bank penyalur BLT DD.

Baca Juga :   Warga Gading Tergiur Kemolekan Adik Ipar hingga Bupati Lumajang Terkonfirmasi Covid-19 | Koran Online 12 Des

Tujuannya tak lain agar penyaluran BLT DD menjadi tepat sasaran. “Konsekuensinya adalah proses penyalurannya sedikit mundur,” terangnya.
Untuk BLT DD Tahap I, dana yang ditransfer ke rekening desa sebesar Rp38,4 miliar.

Tahap II senilai Rp39,6 miliar atau naik sekitar Rp1,2 miliar rupiah dari sebelumnya. Sedangkan, penyaluran tahap ketiga sudah mecapai sekitar Rp26,9 miliar. Disalurkan kepada 44.860 keluarga atau sekitar 69,85 persen dari seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) tahap III. Mereka mendapat BLT DD senilai Rp60 ribu.

“Jumlah dan nominal tiap desa, memang tidak sama tiap tahapnya, karena adanya proses update data penerima yang bersifat dinamis dan selalu berubah. Namun nominal bagi penerimanya nilainya tetap sama, yang ditransfer oleh pihak bank rekanan,” sebut mantan Camat Kraksaan itu.

Baca Juga :   Setahun Digunakan, Bus Wisata Milik Pemkot Mulai Mengelupas

Agar tak salah sasaran, monitoring dan supervisi tetap dilakukan oleh DPMD ke desa-desa. “Memastikan proses penyaluran BLT DD berjalan sesuai data dan aturan. Sehingga peluang penyelewengan semakin kecil. Dan lebih penting yakni memastikan protokol kesehatan diterapkan dalam proses penyaluran BLT DD itu,” tandas Edi. (cho/saw)