Ma’ruf Amin Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Wajib dan Berdosa Jika Belum Herd Immunity

1122
KH Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI.

 

Jakarta (WartaBromo.com) –  Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menegaskan jika vaksinasi Covid-19 wajib hukumnya. Kewajiban ini tidak akan gugur sebelum terbentuk herd immunity atau kekebalan imunitas.

Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf melalui siaran youtube resmi Sekretariat Wapres pada Senin (01/02/2021) malam. Pemerintah kata Ma’ruf telah melakukan berbagai upaya untuk menanggani wabah ini. Termasuk dengan menjalankan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat hingga vaksinasi.

“Melakukan 3M, mengikuti aturan-aturan PPKM, dan melakukan vaksinasi menurut pandangan para ulama itu merupakan suatu kewajiban, artinya wajib dilakukan. Karena itu adalah untuk menghindarkan terjadinya kerusakan, bahaya, mudharat,” tegasnya.

Ia kemudian menjelaskan penafsiran para ulama’ terkait hal ini. Kata Wapres Ma’ruf, menjaga diri dari bahaya baik yang masih dugaan atau memang benar bahaya, wajib dilakukan. Pandemi Covid-19 ini bukan hanya dugaan bahaya, tapi memang sudah membahayakan umat manusia. Sehingga wajib hukumnya untuk menjaga diri.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni vaksinasi hingga pengobatan dengan plasma dari penyintas Covid-19.

“Vaksinasi itu bisa efektif kalau bisa terjadi herd immunity, itu bisa tercapai. Kewajiban bervaksin tidak akan gugur sebelum terjadinya vaksinasi sampai 180 juta atau 70% dari penduduk Indonesia. Artinya kita masih tetap berdosa, kalau belum terjadi herd immunity itu,” lanjutnya.

Wapres Ma’ruf juga menekankan jika masyarakat harus percaya dengan ilmu kedokteran. Sebab, ilmu ini ada untuk menghidari bahaya dan kita harus mengambil manfaatnya. Termasuk dalam penanganan Covid-19 ini.

“Menghindari penularan wabah (Covid-19) yang sangat berbahaya itu melalui 3M, vaksinasi, penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya,” tandasnya. (may/ono)

Baca juga: Jokowi Sebut Warga Bisa Divaksin Mulai Pertengahan Februari