Empat Fraksi Tolak LKPj Wali Kota Pasuruan

964
Juru bicara fraksi, Helmi saat membacakan pandangan fraksi atas LKPj Wali Kota Pasuruan, di gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (15/2/2021).

 

Pasuruan (WartaBromo.com) – Sejumlah fraksi DPRD Kota Pasuruan menolak Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2020. Ada empat fraksi yang menyatakan menolak LKPj Wali Kota Pasuruan.

Penolakan itu disampaikan pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (15/02/2021). Empat fraksi yang menolak itu di antaranya adalah Fraksi PKB, Golkar, PKS, dan Fraksi Amanat Pembangunan.

Kendati demikian, ada dua fraksi yang menerima LKPj wali kota. Kedua fraksi itu yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura-NasDem-PDI-Perjuangan.

Rekomendasi semua fraksi itu dibacakan oleh anggota DPRD Kota Pasuruan, Helmi, yang ditunjuk sebagai juru bicara.

Di bidang kesehatan, Fraksi PKS, menyorot tentang kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Dr. R. Soedarsono. Fraksi PKS merekomendasikan agar rumah sakit pelat merah itu membuat SOP tentang pelayanan pasien di IGD.

Baca Juga :   Reperda Disahkan, PKB Soroti Mutasi hingga PKL Alun-alun yang Semrawut

SOP ini berkaitan bagaimana memberikan informasi yang cukup kepada pasien atau keluarga pasien tentang tindakan apa yang sedang dan akan dilakukan.

“Sehingga tidak timbul persepsi bahwa pasien tidak dilakukan tindakan apa-apa,” kata Helmi.

Fraksi PKB menyinggung soal penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan. Utamanya terkait penerima bantuan sosial yang dinilai tumpang tindih. Selain itu Fraksi PKB juga mengkritik amburadulnya aset Pemkot Pasuruan yang jadi temuan BPK.

“Sampai saat ini rekomendasi BPK tersebut belum ada yang ditindaklanjuti,” ujar Helmi.

Fraksi Amanat Pembangunan mengkritik langkah Pemkot Pasuruan dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Hal ini, menurut Fraksi Amanat Pembangunan, dilihat dari proses pengadaan masker yang seharusnya bisa digarap perajin lokal malah dilempar ke luar kota.

Baca Juga :   13 Anggota Fraksi KMP Walk out, Ketua DPRD : Awal Sudah Tidak Cocok

“Atas poin-poin di atas, dan melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka rekomendasi Fraksi Amanat Pembangunan menolak LKPj Wali Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020,” imbuh politisi PAN ini.

Usai semua rekomendasi dibacakan, Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Pasuruan yang selama ini telah menjadi mitra Pemkot Pasuruan dan menghormati rekomendasi seluruh fraksi.

“Beberapa rekomendasi akan menjadi masukan bagi pemerintah guna disempurnakan dalam pemerintahan yang akan datang,” kata Teno. (tof/asd)