Ini Penjelasan PT Crestec soal Pra Penyitaan oleh PN Bangil

749
Tim juru sita PN Bangil saat melakukan eksekusi di lokasi PT Crestec di kawasan industri PIER, Pasuruan. Foto: Miftahul Ulum.

 

Bangil (WartaBromo.com) – PT CRESTEC Indonesia memberikan tanggapan terkait berita yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangil mendatangi lokasi pabriknya di Kompleks PIER, Kecamatan Rembang, Pasuruan untuk melakukan pra-penyitaan, Jumat (30/4/2021).

Terlebih dikatakan bahwa pihak manajemen menolak untuk menemui pihak pengadilan negeri Bangil. “Berita tersebut tidak benar dan mengada-ada,” kata Ike Farida, kuasa hukum PT. CRESTEC Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6/2021).

Menurutnya, implementasi hukum yang benar dan peran pemda dapat melindungi pengusaha asing agar tidak hengkang dari Indonesia. Pemerintah dan lembaga judisial hendaknya mengawasi lebih ketat tindakan yang dilakukan pengadilan tingkat bawah, agar implementasi hukum bisa ditegakkan dengan benar dan berkeadilan.

Pengusaha asing yang beritikad baik, wajib dilindungi keberadaannya. PT CRESTEC Indonesia sudah menjalankan putusan dan Undang-undang, sehingga tidak tepat jika tanah dan bangunannya akan disita.

Pada Jumat, 30 April 2021, beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Pengadilan Negeri (PN) Bangil mendatangi PT CRESTEC Indonesia mengatakan bahwa PN Bangil akan melakukan pra-penyitaan.

Kedatangan petugas tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan secara tiba-tiba, hal ini membuat Perusahaan dan para pekerja yang sedang bekerja terkejut dan terganggu. Bahkan para customer dan mitra kerja menjadi khawatir akan keberadaan PT CRESTEC Indonesia.

Ike Farida, kuasa hukum perusahaan menjelaskan, saat petugas datang keamanan dari PT CRESTEC Indonesia bersikap sangat kooperatif. Dengan meminta agar petugas dari PN Bangil menunggu karena harus berkoordinasi dan melaporkan ke pimpinan.

Satuan pengaman di PT CRESTEC Indonesia sama sekali tidak mengusir petugas sebagaimana diberitakan media online, sebaliknya para Petugas PN Bangil melakukan pengambilan gambar di lingkungan kerja tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Perusahaan.

“Tindakan yang dilakukan oleh petugas PN Bangil bertentangan dan melanggar hak-hak serta informasi pribadi dan rahasia yang dilindungi oleh Undang-undang,” jelasnya.

Panitera Muda PN Bangil, menyatakan bahwa pihaknya hanya melaksanakan putusan dari
Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut diklarifikasi oleh Kuasa Hukum Perusahaan, Ike Farida, yang menjawab bahwa taktanya dalam Amar Putusan MA No. 749K/Pdt/2019 tidak ada dikabulkan permohonan sita jaminan.

“Karenanya tidak relevan jika PN Bangil menyatakan pabrik sebagai objek sita, bukan saja karena sengketa ini tidak berkaitan dengan aset perusahaan, tapi kalaupun mau dipaksakan PN Bangil harus tunduk pada hukum acara. Artinya, kalaupun mau menyita, maka harus dimulai dari aset yang bergerak dulu yang lokasinya ada di Bekasi Jawa Barat (bukan di Bangil). Jika aset bergerak masih juga tidak cukup, baru menyita aset tidak bergerak,” bebernya.

Permasalahan ini berawal dari kontrak kerjasama antara PT CRESTEC Indonesia (PMA) dengan PT Tata Cipta Multikarya (PT Tata) yang mengaku sebagai perusahaan outsourcing. Kontrak tersebut diakhiri oleh PT CRESTEC Indonesia karena Kontrak tersebut tidak diketahui oleh direktur perusahaan ditandatangani oleh staf administrasi (oknum) yang diduga bekerja sama dengan PT. Tata.

Selain itu ternyata PT Tata tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja, seperti melakukan pelaporan Pekerja PKWT ke Disnaker, mengganti tenaga kerja yang tidak sesuai standar/tidak memiliki
keahlian dan pelanggaran kewajiban lainnya terhadap 19 orang pekerja. Bahkan belakangan diketahui PT. Tata tidak punya izin sebagai perusahaan outsourcing.

“Ketika diputus, awalnya PT Tata menerima, tapi entah kenapa kemudian menggugat sisa
kontrak, minta kompensasi. Di PN Pasuruan, perusahaan dimenangkan, tapi di MA
dikalahkan,” ungkapnya.

Secara singkat, putusan yang menghukum PT CRESTEC Indonesia untuk membayarkan jasa terhadap 19 pekerja melalui PT Tata Cipta Multikarya, itu bertentangan dan juga karena sudah dilaksanakan oleh PT CRESTEC Indonesia.

Pembayaran tersebut dibayarkan melalui perusahaan PJP lain yang merupakan perusahan peralihan dari PT Tata sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

“Sayangnya, PN Pasuruan justru mengeluarkan perintah kepada PN Bangil untuk menyita tanah dan bangunan yang merupakan tempat bekerja dan mata pencaharian lebih dari 150 orang pekerja. Ini pelanggaran besar-besaran dan bisa mencoreng nama Indonesia, karenanya harus dihentikan,” tegas Farida dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu fungsi lembaga peradilan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Jika perusahaan disita, sudah pasti harus tutup.