Pasuruan (WartaBromo.com) – Fraksi Golkar menyoroti penggunaan anggaran penanganan Covid-19 hasil realokasi anggaran tahun 2020 di Kota Pasuruan. Di antara yang disorot ialah realisasinya yang bahkan tak sampai 50 persen.
Hal ini disampaikan oleh politisi Golkar, Sutirta dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Dalam paparannya, Sutirta membeberkan, bahwa pada tahun 2020 Pemkot Pasuruan melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan dalam penanganan Covid-19. Hasilnya terkumpul Rp54 miliar.
“Dari anggaran Rp54 miliar untuk penanganan Covid-19, hanya terealisasi Rp20,8 miliar atau hanya 38,12 persen,” kata Sutirta.
Lalu Fraksi Golkar menyoroti realisasi anggaran penanganan Covid-19 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Sutirta, tahun 2020 ada 16 OPD yang menerima anggaran penanganan Covid-19
“Mengapa dinas kesehatan (dinkes) hanya menggunakan dana Rp1,2 miliar? Sedangkan dinas perhubungan lebih besar dari dinkes yakni realisasinya sebesar Rp4,9 miliar. Mohon penjelasan,” ujar Sutirta.
Selain itu, Fraksi Golkar juga membeberkan klaim RSUD dr. R. Soedarsono berupa dana insentif yang sudah disetujui sejak dua bulan lalu untuk tenaga medis, namun sampai sekarang belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Mohon kiranya Bapak Wali Kota Pasuruan dapat menjembatani komunikasi dengan Kementerian Kesehatan mengenai hal tersebut,” imbuh Sutirta.
Selanjutnya, pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD ini akan dijawab oleh Wali Kota Pasuruan pada rapat paripurna III dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi. (tof/asd)
