Pasuruan (WartaBromo.com) -Sejumlah LSM luruk Pendopo Pemkab Pasuruan, Kamis (20/01/2022). Mereka mendesak bupati mencopot jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, yang disandang Hasbullah.
Direktur Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (Pus@ka), Lujeng Sudarto mengungkapkan, apa yang diucapkan Hasbullah adalah intimidasi terhadap pers dan LSM.
“Jika sudah begitu, maka itu adalah pertanda matinya demokrasi,” kata Lujeng.
Menurut Lujeng, dengan kasus Hasbullah ini, Bupati Pasuruan perlu mengevaluasi seluruh pejabat di Kabupaten Pasuruan. Tak hanya itu, ia juga mendesak agar bupati mencopot Hasbullah dari jabatan yang baru disandang pada 17 Januari 2022 tersebut.
Soal permintaan maaf yang telah disampaikan Hasbullah, Lujeng berpendapat, permintaan maaf itu diterima. Namun begitu, proses secara hukum perlu terus berjalan.
“Ini sebagai shock therapy juga warning bagi pejabat lainnya agar sikap seperti itu tak terulang lagi,” ujar Lujeng.
Sementara itu, Ketua PWI Pasuruan, Djoko Hariyanto menambahkan, sebagai organisasi profesi wartawan, PWI meminta, pertama, agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hasbullah meminta maaf secara terbuka kepada PWI.
Kedua, meminta bupati menegur secara keras kepada Hasbullah agar ke depan mampu menjaga lisan dan etika pribadi maupun kelembagaan.
“Ketiga, meminta bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ASN yang berlaku,” imbuh Djoko.
Sebagaimana diketahui, video pidato Hasbullah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu, Hasbullah tampak berpidato di hadapan kerumunan yang diperkirakan adalah pegawai, guru, dan kepala sekolah.
Pada detik-detik terakhir video tersebut, Hasbullah menyatakan peringatan bahkan cenderung ancaman “mati” kepada wartawan dan LSM. (tof/ono)
