Pajarakan (WartaBromo.com) – Golkar dan PKB dihabisi dalam perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Tak satu pun nama legislator dari kedua partai politik (Parpol) yang ditetapkan dalam sidang paripurna pada Sabtu malam, 9 April 2022.
PKB yang selama ini mengambil opsi sebagai oposisi juga tidak kebagian slot. Sama hal dalam pembentukan AKD pada 26 September 2019 silam. Meski memiliki 7 kursi di dewan, sama banyaknya dengan PPP, Gerindra dan Golkar.
Yang lebih tragis adalah Golkar. Partai berlambang beringin itu, ditinggalkan rekan koalisi HATI dalam perubahan AKD.
Dalam susunan AKD hasil kocok ulang, tak ada nama legislator partai beringin. Dua nama, yakni Joko Wahyudi (Sekretaris Komisi 1) dan Bambang Robianto (Sekretaris Komisi 4) terlempar.
Berikut nama-nama Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Probolinggo. Komisi I dikeyuai oleh Sumarni Rasyid (Nasdem); Wakil Ketua, Firdaus Amin (Gerindra); dan Sekretaris, Supoyo (Nasdem). Komisi II dengan Ketua, Edi Susanto (PDI Perjuangan); Wakil Ketua, Muhammad Yasin (PPP) dan Sekretaris, Reno Handoyo (Gerindra).
Untuk Komisi III ada nama Samsul Arifin Al-Fatoni (Gerindra) sebagai ketua. Wakil Ketua, Siti Maria Ulfa (Nasdem); dan Sekretaris, Umil Sulistyowati (PPP). Slamet Riyadi selaku Ketua Komisi IV; Wakil Ketua, Winda Wahyuningtyas; dan Sekretaris, Riska Nur Fajriah Umami.
Pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK), PKB – Golkar juga gigit jari. Bapemperda tetap dijabat oleh Sugiyanto. Untuk BK yang sebelumnya diketuai oleh Wijayanti Kusuma Dewi, kini dijabat oleh Abdul Azis. Mereka sma-sama dari fraksi Nasdem.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo menyebut penetapan pimpinan tersebut sesuai usulan masing-masing fraksi.
Untuk pembagian komposisi AKD dibagi sesuai mekanisme yang diambil secara mufakat dalam kegiatan Sidang Paripurna. “Rolling itu dilakukan sesuai kebutuhan dan usulan dari fraksi,” sebutnya.
Diwarnai Aksi Walk Out
Paripurna itu sendiri diwarnai aksi walk out dari Fraksi Golkar dan PKB. Kedua fraksi itu, kecewa dan menilai paripurna cacat mekanisme dan administrasi.
“Sebelum rapat paripurna, kami sudah bersurat kepada pimpinan dan sekretaris dewan (Sekwan),” kata Ketua DPD partai Golkar, Oka Mahendra Jati Kusuma.
Surat pada Jumat pagi itu meminta kepada pimpinan dan Sekwan untuk memberikan penjelasan mengenai komposisi fraksi masing-masing. Tetapi, Golkar tak menerima surat balasan hingga rapat paripurna digelar pada Sabtu sore. Padahal Golkar sudah menyiapkan komposisinya.
“Hanya saja komposisi itu belum disetor karena masih menunggu petunjuk balasan surat dari pimpinan dan sekwan. Khawatir jika diberikan timbul penolakan dengan alasan terlalu banyak komposisi untuk partai golkar. Misalnya seperti itu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo itu.
Kedua fraksi itu, juga mempertanyakan pembatalan penggabungan fraksi PKB dengan Hanura. Padahal dalam paripurna sebelumnya, 7 April, keduanya digabung. Pembatalan itu mendadak dan dinilai janggal.
“Padahal usulan komposisi AKD dari PKB merupakan gabungan PKB Hanura. Dari situlah PKB meminta penundaan rapat dengan catatan suratnya diperbaiki dulu. Agar PKB dapat memperbaiki komposisinya. Namun, Hanura dinyatakan sudah keluar dari PKB,” ucapnya heran.
Meski kedua fraksi keluar ruangan, sidang paripurna tetap dilanjutkan. Diikuti oleh Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDIP. Keempat fraksi itu, sepakat dengan komposisi perubahan AKD.
